Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bersama jurnalis. Sosialisasi itu sebagai langkah persiapan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Dedi Mahdi, salah satu jurnalis yang menjadi peserta sosialisasi menilai jika Bawaslu selama masa pemilu sangat lemah dalam proses pengawasan maupun penindakkan pelanggaran. Dia mengibaratkan Bawaslu seperti macan tak bertaring alias macan ompong.

“Bawaslu hari ini mengajak media turut mengawasi proses pemilu, tetapi faktanya selama ini Bawaslu tidak pernah melakukan penindakan tegas yang berujung di meja persidangan kepada para pelanggar. Yang benar harusnya media dan masyarakat mengawasi kinerja Bawaslu, karena Bawaslu telah digaji dengan uang negara,” ujarnya, Selasa (25/10/2022).

Pengamat Politik Pusat Kajian Perubahan Sosial, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Agus Mahfudz Fauzi yang hadir menjadi narasumber menilai pernyataan wartawan itu lumrah. Menurut dia, ada keinginan insan pers di Bojonegoro yang mau bersama-sama melaksanakan pengawasan persiapan pemilu 2024 secara baik.

“Mungkin sebelumnya ada sebagian yang belum tersentuh, nah dengan momentum ini saya melihatnya ayo lebih dekat dan endingnya itu hasilnya tidak dipertanyakan oleh publik,” ujar pria yang juga Komisioner KPU Jawa Timur itu.

Pengawasan partisipatif itu, lanjut dia, berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi bagaimana Bawaslu di level masing-masing bersama masyarakat memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu sesuai regulasi dan berjalan jujur serta adil.

“Kalau menurut saya Bawaslu harus memanfaatkan potensi di masyarakat seperti LSM, tokoh masyarakat ataupun yang lain sehingga Bawaslu tidak terkesan berdiri sendiri,” pungkasnya. Sekadar diketahui, sosialisasi yang dilakukan di Hotel Dewarna Bojonegoro itu diikuti sekitar 70 insan pers yang ada di Bojonegoro. [lus/but]