GELORA.CO - Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia menjadi kontroversi terkait keikutsertaan Israel. Sejumlah pihak menolak Timnas Israel menginjak bumi Nusantara.

Beberapa gubernur menyatakan menolak jika Israel main di provinsi tempat mereka bertugas. Hal itu disampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo—keduanya dari PDIP. PKS juga menyuarakan hal serupa.

Mereka sama-sama beralasan pendudukan/penjajahan Israel atas Palestina sebagai dasar penolakan itu. 

Yenny Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyebut Indonesia seharusnya mengambil momentum keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20. Ia mendorong agar Indonesia memberikan syarat bagi Israel jika ingin ikut serta pada Piala Dunia U-20 2023 ini. 

Hal wajar jika Indonesia perlu mengingatkan FIFA agar betul-betul berpegang pada prinsip ekualitas dan inklusivitas. Menurut saya, kalau Indonesia ingin mengizinkan Tim Israel untuk bertanding, ya, harus ada syarat-syaratnya." ucap Yenny dalam keterangan tertulis.

"Israel, misalnya, harus berhenti menghambat klub sepak bola Palestina atau pemainnya untuk bertanding. Ini syarat yang cukup adil. Bagaimanapun, prinsip aksesibel dan inklusif yang diusung FIFA, harus betul-betul diterapkan tanpa kecuali," kata Yenny.

Yenny menambahkan, pada 2015 lalu ketua federasi sepak bola Palestina, Jibril Rajoub, pernah mendesak FIFA  menangguhkan Israel. Desakan itu masih terkait pendudukan Israel di tanah Palestina.

"Tapi lalu Rajoub mencabutnya, tahu mengapa? Sebab federasi sepak bola Israel setuju terhadap sejumlah poin yang diajukan Rajoub, di antaranya adalah terkait kebebasan bergerak bagi para pemain sepak bola Palestina. Peristiwa ini terjadi di kongres ke 65 FIFA di Zurich. Hampir 90 persen peserta kongres mendukung usulan tersebut," jelas Yenny. 

Pencabutan oleh Rajoub, kata Yenny, adalah langkah yang fair dari Palestina.

FIFA Standar Ganda

Yenny juga melihat FIFA menerapkan standar ganda.

"FIFA setahu saya masih melarang atlet Rusia untuk ikut bertanding. Bagi saya ini adalah standar ganda, prinsip ekualitas dan inklusivitas tidak diberlakukan setara untuk semua," ungkapnya.

Yenny juga menceritakan, sebagai Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, dia sedang memperjuangkan Rusia agar bisa ikut bertanding di kejuaraan dunia lagi. 

"Kebetulan beberapa hari lagi akan ada General Assembly Federasi Panjat Tebing. Kami, dari Federasi Indonesia, sedang berkomunikasi dengan Federasi Rusia untuk memperjuangkan keikutsertaan atlet-atlet mereka," ungkapnya.

"Bagi saya, olahraga harus dibebaskan dari kepentingan politik. Karenanya kepesertaan harusnya dibuka untuk atlet dari negara mana pun. Bagaimanapun, para atlet tidak ikut merancang kebijakan luar negeri negaranya. Dunia mereka hanya olahraga," kata Yenny. 

"Janganlah mereka ikut dihukum untuk tidak boleh bertanding karena kebetulan pemerintahnya menganut kebijakan yang kontroversial. Bebaskan para atlet untuk fokus pada upaya meraih prestasi," beber Yenny.