Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, mendesak PT Pertamina (Persero) mempercepat pembentukan direktorat manajemen risiko menyusul terjadinya ledakan dan kebakaran kapal pengangkut BBM MT Kristin di Ampenan, Mataram, Minggu (26/3). Akibat kejadian ini, tiga orang awak kapal meninggal. 

Mulyanto menyebut, terjadinya kebakaran kapal angkut BBM ini menandakan manajemen risiko Pertamina buruk. Pasalnya, belum lama ini terjadi ledakan dan kebakaran di terminal BBM Plumpang, Jakarta Utara, yang menewaskan dua puluh lima orang. 

Sebelumnya juga terjadi kebakaran kapal yang menewaskan 4 orang awak di dekat Jayapura, Papua pada Agustus 2022. Kemudian, pada Juli 2021 di dekat Karimun Riau terjadi kebakaran kapal tanker Pertamina. Dan di bulan Mei 2020, di pelabuhan Belawan, Medan terjadi juga kebakaran Kapal Pertamina.
 
"Ini artinya hampir setiap tahun terjadi kebakaran kapal angkut BBM Pertamina. Ini kan seperti menjadi rutinitas regular. Padahal perusahaan migas ini harusnya zero accident," kata Mulyanto. 

Karena itu, Mulyanto meminta Pertamina segera membentuk direktorat manajemen risiko yang bertugas mengawasi dan memeriksa keamanan sistem operasional serta alat kerja yang digunakan selama ini. Di tengah bisnis migas yang semakin lesu menuju senjakala, kasus-kasus kecelakaan fasilitas operasional Pertamina tersebut makin mempercepat merosotnya kinerja industri migas nasional. Ini menjadi kabar buruk bagi ketahanan energi Indonesia. 
 
Mulyanto menyebut, dari kasus-kasus kebakaran ini makin terlihat rapuhnya manajemen risiko di perusahaan minyak milik negara ini. Hal ini tentu sangat tidak diinginkan.
 
"Konon Pertamina telah memiliki total 750 kapal. Selain juga mengelola time charter dan spot charter yang dapat disewa melalui penyewaan elektronik. Namun, kita tidak tahu berapa persen kapal yang usianya setua MT Kristin atau bahkan lebih tua lagi," ungkap dia.
 
Dia menambahkan, tanpa manajemen risiko yang kokoh, Komisi VII DPR ragu kasus kebakaran kilang ataupun kapal BBM Pertamina di atas tidak akan terulang lagi di masa depan.
 
"Jadi menurut saya, bukan hanya wajib bagi Pertamina untuk membentuk Direktorat terkait Manajemen Resiko, sehingga terjadi penguatan struktural penanganan risiko, namun juga secara kultural Pertamina harus meningkatkan budaya peka terhadap resiko, agar pimpinan dan karyawan Pertamina sensitif dan tidak mudah menggampangkan resiko," tandas Mulyanto.