Suara.com - Politisi PDIP Masinton Pasaribu, mengatakan, bahwa semua kepala daerah harus menghormati tatanan dasar bernegara. Masinton mengatakan tak boleh ada kepala daerah mengeluarkan kalimat ancaman untuk bergabung dengan negara lain, lantaran dianggap sangat tidak etis.

Pernyataan Masinton itu menyusul adanya pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, M Adil meluapkan amarahnya kepada Kementerian Keuangan terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak. Bahkan, ia mengancam terkait angkat senjata hingga menyinggung bahwa Meranti pindah ke negara tetangga, alias Malaysia.

"Sebagai pejabat negara yang bertugas di daerah dan sebagai kepala daerah juga harus menghormati tatanan dasar bernegara," kata Masinton ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

"Bicara tentang NKRI enggak boleh pejabat negara mengeluarkan kalimat apalagi ancaman untuk bergabung dengan negara lain, itu sangat tidak etis bahkan cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang mendasar," sambungnya.

Baca Juga: Ikuti Arahan Jokowi, Mendagri Minta Kepala Daerah Tiadakan Buka Puasa Bersama

Ia mengatakan, kepala daerah memang boleh memperjuangan aspirasi daerahnya. Namun, menurutnya, hal itu harus dilakukan dalam koridor ketatanegaraan yang jelas dan benar.

Anggota Komisi XI DPR RI, Masinton Pasaribu. (Dok: DPR)

"Menurut saya memperjuangkan sesuatu tapi jangan memperjuangkan daerah, yes oke, sekencang apapun perjuangkanlah itu aspirasi daerah, tapi jangan merusak tatanan dasar bernegara kita atau sistem negara kita, yaitu NKRI," tuturnya.

Lebih lanjut, Masinton menegaskan, bahwa Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian harus turun tangan merespons hal tersebut.

"Saya enggak tahu yah perlu minta maaf atau tidak, tapi menurut saya sih Mendagri harus merespons itu. Ya kan ada sumpah dan jabatan. Kalau ada pelanggaran sumpah dan jabatan kan bisa juga diberhentikan. Kalau memang ada terbukti ke sana yah (melanggar sumpah)," pungkasnya.

Ancam Gabung Negara Lain

Baca Juga: Mendagri Diminta Terjun Usut Harta Sekda Riau SF Hariyanto, Miris Pamer Gaya Hedon Mestinya Punya Rasa Empati

Sebelumnya Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil jadi sorotan usai meluapkan amarahnya kepada Kementerian Keuangan terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak.