FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Demokrat Benny Harman menjawab pernyataan Mahfud MD yang menegaskan pemerintah bukan bawahan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Legislator Demokrat itu mengatakan, bahwa DPR juga bukan bawahan dari pemerintah. Sama dengan Mahfud, pernyataan itu diutarakan melalui cuitan di Twitter.

Perang cuitan itu berlangsung usai 

Mahfud MD menjamin kehadirannya di Senayan pada Rabu (29/3), setelah diundang DPR mengklarifikasi pernyataannya soal transaksi janggal Rp345 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Betul sekali. Pemerintah bukan bawahan DPR. Tidak ada yg membantah. Dan camkan juga, DPR itu bukan bawahan pemerintah, bukan pesuruh pemerintah, dan bukan pula tukang setempel pemerintah,” kata Benny, dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Senin (27/3/2023).

Politisi asal Nusa Tenggara Timur itu mengatakan, DPR maupun pemerintah, punya tujuan sama.

“Baik DPR pun Pemerintah sama-sama wajib menjaga dan mengawal konstitusi dan demokrasi,” ujarnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Mahfud MD mengatakan semoga jadwal pemanggilannya ke senayan tak diubah lagi. Pasalnya, ia sebelumnya diundang pada (27/3), namun belakangan diundur.

“Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNK-pp-TPPU. Saya sudah siap hadir,” kata Mahfud, dikutip dari cuitannya di Twitter, Minggu (26/3/2023).

Lebih lanjut, ia menantang beberapa legislator di Senayan untuk hadir. Mereka di antaranya Wakil Ketua Demokrat Benny K Harman, kader PDIP Arteria Dahlan, juga kader PPP Asrul Sani.

Mahfud menegaskan meminta tiga orang ini mesti hadir. Pasalnya, ketiganya telah berkoar-koar saat kabar transaksi janggal ini pertama kali ia embuskan. 

“Saya tantang Saudara Benny K. Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen,” tegasnya.

(Arya/Fajar)