AKURAT.CO Wak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyayangkan langkah Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil PNS milenial Bea Cukai Direktorat Bea dan Cukai Kualanamu usai heboh surat terbukanya di media sosial. 

Pemanggilan itu dinilainya mencederai semangat sistem pengaduan pelanggaran atau whistle blower system.

"KPK berharap tidak untuk membungkam atau bahkan menghukum mereka yang menyampaikan apa pun dugaan penyimpangan yang terjadi di internal Bea Cukai," kata Ghufron dalam keterangan tertulisnya yang diterima Akurat.co, Minggu (26/3/2023).

Menurut Ghufron, seharusnya dengan adanya surat surat terbuka dari pegawai milenial itu, dijadikan momentum untuk perbaikan, bukan malah membungkam pihak yang berani membongkar bobrok oknum di internal Bea Cukai.

"Setiap kebenaran yang diungkapkan harus ditindaklanjuti dengan semangat untuk menyelesaikan dan memperbaiki bukan menghukum yang mengungkapkan kebenaran," kata dia.

Surat yang mengatasnamakan milenial Bea Cukai Kualanamu menghebohkan warganet usai dibagikan akun media sosial Twitter @PartaiSocmed.

Dalam surat tersebut terlampir tentang hal-hal yang selama ini ditutup-tutupi pejabat Bea Cukai mulai dari eselon tiga (Kepala KPPBC) hingga eselon dua (Kepala Kantor Wilayah dan Direktur di KP DJBC.

Surat tersebut berisi isu nasional atas dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Direktorat Bea Cukai selama periode Januari hingga Desember 2022.

"Izinkan kami mewakili millenial BC dari KPPBC TMP 8 Kualanamu menyampaikan informasi kepada publik yang selama ini ditutup-tutupi oleh pihak pejabat BC mulai dari eselon 3 (Kepala KPPBC) hingga eselon 2 (Kepala Kantor Wilayah dan Direktur di KP DJBC) terkait isu nasional atas pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh direktorat kami selama periode Januari s.d Desember 2022," demikian isi surat terbuka tersebut.

"Kami berharap mulai dari kami milenial BC dari KPPBC TMP B Kualanamu, semua kebobrokan dan pelanggaran yang terjadi di tempat keluar masuk penumpang dari luar daerah pabean (luar negeri) yang masuk melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut di seluruh Indonesia dapat mengungkap adanya penyelewengan petugas BC dan potensi kerugian negara atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat BC yang bertugas memutus atas barang bawaan penumpang dari luar negeri." []