Jember (beritajatim.com) – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 akan menjadi ajang pembuktian bagi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. APBD akan dilaksanakan di tengah ancaman resesi ekonomi.

“Masif ramalan Indonesia akan mengalami resesi pada 2023. Kami berharap APBD 2023 dapat dikelola maksimal agar masyarakat Jember terhindar dari dampak resesi yang diramalkan. Mari wujudkan tahun 2023 sebagai ajang pembuktian prestasi dan tahun kesejahteraan bagi masyarakat Jember,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember Achmad Dhafir Syah, dalam sidang paripurna pengesahan APBD 2023, di aula Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Kamis (27/10/2022) malam.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan, bahwa APBD pada hakikatnya merupakan Instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi angka pengangguran. Pembangunan ekonomi hendaknya berkualitas dan berkeadilan. “Kami berharap Bupati dapat menjalankan amanat dengan sebaik- baiknya dan penuh kesungguhan.,” kata Danang Kurniawan, juru bicara Fraksi PDIP.

Fraksi PDIP meminta semua perangkat daerah untuk menjalankan sepenuhnya tujuan, maksud, dan capaian program birokrasi dengan baik. “Utamanya dalam melayani publik dan rakyat kecil,” kata Danang.

Bupati Hendy Siswanto diminta memperhatikan rekomendasi dan catatan-catatan yang diberikan oleh Badan Anggaran, komisi-komisi, dan fraksi-fraksi di DPRD Jember. “Kami meminta bupati agar dalam melaksanakan program pembangunan, mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tanpa pengecualian,” kata Danang.

Sementara itu, Hamim, juru bicara Fraksi Partai Nasional Demokrat, meminta agar APBD dilaksanakan benar-benar sesuai dengan program yang sudah dicanangkan. “Kedepankan skala prioritas, berpihak kepada kepentingan publik, serta dilaksanakan serius oleh semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tanpa terkecuali,” katanya.

Fraksi Partai Nasdem menekankan seluruh OPD agar melaksanakan semua program kegiatan secara maksimal dan tidak hanya menggugurkan kewajiban. Hamim mengingatkan, tunjangan penghasilan aparatur sipil negara Pemkab Jember sudah sangat layak. “Pengalaman tahun sebelumnya, banyak anggaran di OPD yang tidak bisa terserap, karena kami menilai. kurang cermatnya mekanisme perencanaan,” katanya.

Fraksi Partai Nasdem juga meminta Inspektorat Jember agar mengusut tuntas heboh pendataan pegawai non ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) agar transparan. “Apalagi hal ini sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum,” kata Hamim. [wir/kun]