24 Maret 2023 16:02 WIB

Presiden tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia

Muhammad Nasir Djamil (dpr.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mencabut larangan pejabat berbuka puasa bersama dengan alasan sedang menghadapi masa transisi pandemi Covid-19.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menilai bahwa larangan ini menunjukkan bahwa Presiden tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.

Menurut Nasir, justru saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. Bahkan Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini. Rapat-rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker.

Soal Larangan Bukber Pejabat Pemerintah, Din Syamsuddin: Presiden Melanggar Ucapannya Sendiri

“Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikuatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres”, ujar Nasir dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Jumat (24/4/2023).

Dikatakan, larangan itu sangat kontras dengan penyelenggaran pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga. Bahkan pesta anak Pak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.

“Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan orisinil ide Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau”, ujar Nasir yang juga politisi PKS itu.

Karena itu, sambung Nasir, Pak Jokowi jangan ragu untuk mencabut larangan tersebut. Bulan Ramadhan adalah bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.

“Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau”, pungkas Nasir.