PIKIRAN RAKYAT - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, anggaran buka puasa bersama (Bukber) untuk jajaran pejabat pemerintah akan dialihkan usai adanya larangan Bukber dari Presiden Joko Widodo (Joko Widodo). Kata dia, anggaran tersebut akan dialihkan menjadi anggaran bantuan kepada masyarakat.

"Saya, semua, tidak boleh buka puasa bareng. Itu maksudnya kalau ada anggaran, anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu," tuturnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 24 Maret 2023.

"Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga. Tapi, kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi yang di kementerian, anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat," ujar dia menerangkan seperti dilaporkan Antara.

Baca Juga: Jangan Makan Mi Instan Saat Sahur, Ahli Gizi Beberkan Penyebabnya

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju bakal mengikuti arahan Presiden Joko Widodo tentang melarang diadakannya buka puasa bersama (Bukber) selama Ramadhan 2023. Menurutnya, Jokowi bukan melarang, tapi menyampaikan arahan karena melihat kondisi dan situasi.

"Kami sebagai anak buah ya pasti akan mengikuti dong arahan Presiden," katanya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, dia tak menampik arahan Jokowi itu bakal membuat citra Jokowi dicap anti terhadap Islam. Namun dia menekankan, arahan tersebut hanya terkait Bukber.

Baca Juga: Polisi Siap Tindak Tegas Ormas yang Paksa Minta THR kepada Pelaku Usaha

"Enggak kok, buka bersama (saja) kok. Enggak lah, Presiden sangat concern terhadap Islam, Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," tutur dia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, arahan Jokowi soal larangan Bukber hanya berlaku bagi para menteri dan bagi kepala lembaga.

"Yang pertama bahwa buka puasa atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, dan kepala lembaga pemerintah," ujarnya seperti dilaporkan PMJ News.

Dia memastikan, larangan Bukber yang termaktub dalam surat edaran itu tak berlaku bagi masyarakat umum. Dengan demikian, masyarakat umum bisa menyelenggarakan Bukber.

Di samping itu, Pramono mengungkapkan alasan utama larangan bukber dibuat lantaran aparatur sipil negara, pejabat pemerintah, dan pemimpin lembaga sedang mendapat sorotan. Dengan demikian, Jokowi meminta jajaran pemerintah berbuka puasa dengan pola hidup sederhana.***