Partai NasDem menyayangkan pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan yang menyebut aura Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagian berpindah ke Prabowo Subianto.

"Iya itu suatu hal yang kita sayangkan," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di Senayan, Jakarta, Rabu, (22/3/2023).

Willy mengatakan, BIN seharusnya memisahkan antara politik tingkat tinggi dengan politik praktis. Sementara BIN hanya boleh ikut campur dalam politik kebangsaan dan kenegaraan. "Low politic, politik kontestasi itu urusan partai," kata Willy.

Willy meminta agar Budi Gunawan paham posisi dirinya sebagai Kepala BIN.

"Kita harus bisa memisahkan. Mana yang proses politik kandidasi, kontestasi itu kewenangan partai, dan mana politik kenegaraan dan kebangsaa," tegasnya.

"Itu setiap orang harus memberikan keteladanan institusi. Setiap orang terikat dengan institusi apa yang dia wakili. Untuk kemudian orang-orang sadar posisi, tidak bisa statemen sembarangan, enggak bisa tampil sembarangan," imbuh Willy.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai tidak selayaknya Kepala BIN Budi Gunawan menyampaikan pernyataan dukungan untuk bakal calon presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Ahmad Ali, akan banyak persepsi dari publik atas pernyataan tersebut. Apalagi dari seorang pejabat negara yang seharusnya netral menjelang perhelatan pemilu.

"Harusnya Kepala BIN tidak masuk kepada ruang-ruang yang harusnya itu tidak perlu dikomentari, apalagi itu di ruang terbuka," kata Ahmad Ali saat dikonfirmasi, Kamis (23/3/2023)

"Kalau itu terus dilakukan, nanti berakibat akan ada dugaan tuduhan masyarakat, partai politik, bahwa ada lembaga negara berlaku tidak adil atau kemudian tidak dalam menempatkan posisi netral," ujarnya menambahkan.

Padahal, menurut Ali, Presiden Jokowi telah menyampaikan pesan kepada seluruh pihak agar berperan serta melaksanakan pemilu yang damai dan riang gembira.

"Keinginan itu hanya akan bisa terlaksana dengan satu syarat, masyarakat percaya terhadap pemerintah bahwa pemerintah akan berlaku netral dalam pemilu tersebut," kata Ahmad Ali.

Kalau kemudian masyarakat tidak memiliki kepercayaan itu, lanjut Ahmad Ali, jangan harap tercipta pemilu yang adil, pemilu yang tenang, dan tidak gaduh.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyayangkan sikap Kepala BIN Budi Gunawan yang tidak netral.

"Kami menyayangkan lagi-lagi pejabat negara mempertontonkan sikap yang bisa mempengaruhi netralitas dan independensi penyelenggaraan dan proses Pemilu 2024. Apalagi ini disampaikan oleh Kepala BIN," kata Kamhar, Kamis (23/3/2023).

Kamhar menilai pejabat tidak netral lantaran meniru Jokowi. "Ini terjadi karena mencontoh Presiden Jokowi yang sering mengendorse capres dan cawapres," kata dia.

Padahal, lanjut Kamhar, sangat bahaya apabila pejabat terang-terangan mendukung salah satu kandidat capres.

"Sangat berbahaya sekali jika para pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni dan kekuatan dominasi sebagai repressive state apparatus ikut-ikutan pada politik praktis dukung mendukung seperti ini. Ini karena Presiden Jokowi tak mampu menahan diri dan tak bisa memberi keteladanan," kata dia

"Ini sangat disayangkan, tak hanya mencederai proses demokrasi namun juga merusak image Indonesia di mata dunia yang akan terlihat sebagai Banana Republic. Seolah-olah demokrasi atau demokrasi semu yang dipimpin oleh diktator," pungkasnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, setiap putra dan putri terbaik bangsa punya hak untuk maju sebagai capres-cawapres di Pemilu 2024. Sehingga tak perlu dukungan dari siapapun termasuk Presiden Jokowi.

"Mau didukung presiden ataupun tidak. Karena menurut konstitusi, yang berhak mengajukan capres dan cawapres adalah parpol atau gabungan parpol. Bukan kemauan dari presiden sebelumnya," kata Herzaky, kepada wartawan, dikutip Kamis (23/3/2023).

Dia menilai, bangsa Indonesia merupakan negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Jabatan presiden bukan diwariskan atau diturunkan, melainkan diperebutkan dalam kontestasi yang jujur dan adil sesuai amanah konstitusi.

"Janganlah ada upaya cekal-mencekal, apalagi berupaya merampas parpol yang memajukan capres/cawapres yang tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan, Presiden Jokowi berhak mengajak siapa saja dalam kunjungan kerjanya ke daerah-daerah. Apalagi yang diajak merupakan pejabat di pemerintahan.

“Ya itu haknya pak presiden ya, mau ngajak siapapun. Apalagi Pak Prabowo sebagai Menteri kabinet Indonesia maju,” kata Awiek pada wartawan, Kamis (23/3/2023).

Menurut Awiek, publiklah yang kerap kali mengait-ngaitkan kegiatan Jokowi-Prabowo sebagai bentuk dukungan Pilpres.

“Kemudian ada yang mengait-ngaitkan dalam istilah jawa itu ilmu Gotak gatik Gatuk. Jadi coba dicocok-cocokan gitu kan. Ya namanya sekarang mendekati momen politik, kemudian tafsirnya tafsir Politik, ya biasa saja dalam hal itu,” kata dia.

Sementara adanya isu duet Prabowo-Ganjar, Awiek menyebut PDIP saja belum bergabung ke koalisi Gerindra-PKB.

“Apakah kemudian beliau berdua dijadikan bergabung atau tidak, ya Wong PDIP aja belum memutuskan gitu, kok sudah membayangkan ke sana,” pungkasnya.