"Bukan pelarangan itu, bukan larangan, tetapi arahan dari presiden karena melihat kondisi, situasi. Lah kita sebagai anak buah ya pasti akan mengikuti dong arahan presiden," kata Gus Yaqut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Gus Yaqut menepis pandangan bahwa Jokowi akan dicap anti-Islam dengan menolak buka bersama. Ia justru menilai Jokowi sangat perhatian dengan umat Islam sehingga tidak mungkin merugikan umat Islam.

"Presiden sangat concern terhadap Islam. Enggak ada. Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," kata Gus Yaqut.

Ia mengaku belum tahu apakah Kementerian Agama sudah menindaklanjuti arahan Jokowi. "Belum nanti cek dulu saya," kata Gus Yaqut.

Pemerintah sebelumnya mengeluarkan edaran agar kementerian dan lembaga tidak menggelar buka bersama di kalangan ASN dan pejabat. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023. Pemerintah melarang kegiatan buka puasa bersama selama Bulan Suci Ramadan 1444 H. Arahan juga disampaikan kepada para kepala daerah.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan bahwa larangan tersebut hanya diarahkan kepada para menteri dan kepala lembaga pemerintahan. Masyarakat tetap diperbolehkan untuk menggelar kegiatan buka bersama.

"Hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama," kata Pramono dalam keterangan, Kamis (23/2/2023).

Namun, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra khawatir larangan tersebut membuat Jokowi dicap anti-Islam.