"Silahkan saja Pemerintah mengambil kebijakan itu (larangan pejabat buka puasa bersama), tetapi mustinya dalam praktik akuntabilitas publik, harus koheren dengan kebijakan pemerintah lain," sebutnya.

Seperti misalnya membebaskan berbagai kegiatan usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022.

"Maka pemerintah juga perlu objektif dalam (arahan soal buka puasa bersama) ini, supaya tidak menimbulkan kesan, kegiatan-kegiatan keagamaan kok dibatasi sementara yang lain tidak," ujarnya.

PP Muhammadiyah menurutnya sejak dulu berupaya konsisten pada kesatuan kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Jadi kalau ada larangan itu berbuka bersama, mestinya pada saat yang sama juga masih ada larangan untuk konser-konser bersama, acara-acara yang melibatkan keramaian bersama," ujarnya.

Jika pemerintah konsisten, masyarakat tentu tidak akan bertanya-tanya soal arahan atau kebijakan yang dibuat.

Sedangkan PBNU menjawab arahan ini dengan mengumbar kekhawatirannya.

Saya pikir itu penting bagi yang membutuhkan, yang terjebak macet di jalan, saya kira penting," sebut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Menurutnya, buka puasa bersama merupakan hal yang wajar selama tidak digelar secara berlebihan, apalagi bermewah-mewahan.

Termasuk ajakan buka puasa bersama merupakan hal yang biasa di NU.