Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan Lukas Enembe.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga yang berfokus pada penegakan hukum. Ia menyebut, KPK bukan lembaga penjamin kesehatan masyarakat.

"Perlu kami tegaskan, KPK adalah aparat penegak hukum. Sehingga, tugasnya adalah menegakkan hukum secara professional. KPK bukan lembaga penjamin sehatnya pasien, termasuk dalam hal ini saudara LE (Lukas) yang sedang ditahan KPK," kata Ghufron kepada wartawan, Kamis (23/3).

Kendati demikian, Ghufron memastikan pelayanan kesehatan para tersangka korupsi di rutan KPK, termasuk Lukas, bakal dipenuhi. Pihaknya juga melakukan pemantauan kesehatan secara berkala.

Ada pun dalam kasus Lukas, Gubernur Papua nonaktif tersebut belakangan menolak untuk mengonsumsi obat-obatan yang diberikan tim dokter KPK di rutan. Selain itu, Lukas meminta agar dirinya menjalankan pengobatan di RS Mount Elisabeth Singapura.

Pernyataan itu disampaikan Lukas melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK, penasihat hukum, hingga tim dokter KPK.

Oleh karenanya, kata Ghufron, terkait penanganan dan kondisi kesehatan Lukas selama berada di rutan ke depannya akan dibahas lebih lanjut oleh KPK bersama dengan pihak IDI.

"Pelayanan terhadap kesehatan saudara LE itu dikoordinasikan dengan IDI, dan sejauh ini memandang sakitnya saudara LE masih dapat ditangani di dalam negeri," ujar Ghufron.