Puan Maharani Ketua DPR RI sekaligus Ketua Parliament G20 (P20) mengatakan, kolaborasi antara Pemerintah, Parlemen, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting untuk merespons permasalahan global.

“Pemerintah, Parlemen, dan BPK harus menggunakan kesempatan dalam forum G20, P20, dan Supreme Audit Institution G20 (SAI20), untuk membangun komitmen yang kuat untuk menyelamatkan nasib dunia melalui keputusan-keputusan dan agenda kerja bersama yang nyata,” ujarnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAI20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (30/8/2022).

Ketua DPR menambahkan, SAI masing-masing negara juga bisa ikut mengambil peran sebagai mitra G20 dalam memastikan peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan global masing masing negara.

Peran tersebut bisa dilaksanakan SAI dengan ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang disepakati bersama.

Setiap negara, lanjut Puan, memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengambil langkah-langkah pemulihan ekonomi dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development goals/SDGs).

“Kerja bersama, kolaborasi, dan gotong royong, antarnegara bisa meningkatkan langkah-langkah yang lebih cepat dalam merespons permasalahan global,” tegasnya.

Melalui kewenangan konstitusionalnya, Puan bilang Pemerintah, Parlemen, serta BPK bisa menjalankan agenda bersama untuk membangun dunia yang sehat, aman, damai dan sejahtera bagi semua.

“Kita hidup di bumi yang sama. Oleh karena itu, kita perlu mengedepankan kerja bersama, kolaborasi, dan gotong royong membangun dunia yang lebih baik untuk semua,” tandasnya.

Sekadar informasi, SAI20 merupakan forum pertemuan Lembaga Tinggi Audit (SAI) negara-negara anggota G20 untuk mendorong kerja sama memperkuat transparansi dan akuntabilitas di antara negara-negara G20.

SAI20 fokus pada good and accountable governance melalui peningkatan peran SAIs dalam kerangka G20.

Tujuan SAI20 Summit untuk mendiskusikan kontribusi nyata lembaga pemeriksa keuangan negara anggota G20 dalam situasi dan pascapandemi Covid-19.

Selain itu, untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.(rid/ipg)