JawaPos.com – Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait mengadakan rapat koordinasi di hotel bintang lima menuai kritik. Hal ini setelah KPK menggelar ‘Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023’ di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/3) kemarin.

Mantan pegawai KPK Yudi Purnomo menyebut, lembaga antirasuah seharusnya tidak menggelar rapat di hotel mewah bintang lima. Melainkan bisa menggunakan hotel di bawah tingkatan itu.

“Kalau dukung ekonomi rakyat, kenapa nggak gunain kelas di bawahnya misal bintang 4 atau 3 sudahlah tak perlu beretorika, jika memang butuh tempat yg fasilitas lengkap apalagi sesuai standart biaya umum dan nggak ada larangan bintang 5, anggaran cukup, ya laksanakan saja,” cuit Yudi pada akun twitternya, Rabu (22/3).

Sementara itu, mantan pegawai KPK lainnya Hotman Tambunan mengungkapkan, saat ini kondisi Indonesia telah normal. Sehingga acara yang digelar di hotel bukan lagi untuk menghidupkan perhotelan.

“Saat ini kondisi sudah normal, jadi buat acara di hotel-hotel bukan lagi untuk hidupkan perhotelan,” cuit Hotman.

Hotman lantas menyinggung karakter pimpinan KPK saat ini. Ia menilai, pimpinan KPK era Firli Bahuri tidak malu menjual integritas, meski melanggar kode etik.

“Tapi itulah karakter pimpinan KPK saat ini. Entar juga tak ada malunya orang-orang ini jual-jual integritas, walau mereka terbukti langgar kode etik area integritas,” cetus Hotman.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya sengaja menggelar rapat di salah satu hotel bintang lima. Hal ini sebagai upaya meningkatkan prekonomian rakyat.

“Dalam rangka pendukung, penyokong perekonomian masyarakat bukan sok-sokan. Enggak, enggak saatnya lagi kita sok-sokan, murni untuk kepentingan masyarakat,” ucap Firli di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/3).

Rapat ini turut dihadiri sejumlah lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan kepala daerah. Dalam rapat tersebut, KPK meluncurkan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023.

Firli mengungkapkam, selama pandemi Covid-19, tidak sedikit hotel yang tutup sehingga hal itu turut memberikan dampak terhadap orang-orang yang bekerja di dalamnya. Padahal, karyawan hotel memiliki anak, istri, bahkan cucu yang harus dihidupi.

Ia berdalih, keputusan memilih hotel bintang lima sebagai lokasi rapat koordinasi, salah satunya bertujuan untuk memberi sedikit andil kepada negara dan masyarakat.

“Supaya belanja masyarakat bisa meningkat, karena itu kita adakan kegiatan di tempat ini,” pungkasnya.

Editor : Eko Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan