Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Jaidi menyebut penetapan awal Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi serempak jatuh pada Kamis (23/3/2023), tetapi ia mengatakan ada potensi perbedaan dalam penentuan 1 Syawal atau Idul Fitri.

Namun lebih lanjut ia mengatakan bahwa kendati berpotensi terjadi perbedaan antara ketetapan Pemerintah dengan keputusan salah satu ormas Islam, ia menekankan adanya suatu penyelesaian atau jalan tengah agar bisa merayakannya bersama-sama.

Apabila perbedaan tidak bisa dihindari, Abdullah mendorong agar umat saling menghargai dan menghormati perbedaan. Menurutnya, perbedaan bisa mendorong persatuan yang lebih kuat.

"Tapi, mudah-mudahan perbedaan ini bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama. Kalaupun nanti berbeda, sikap kita sebagai umat Islam, sebagai warga bangsa, tetap saling menghormati satu sama lain," katanya.

Ia juga menekankan agar umat Muslim memperbanyak amaliah, baik dalam kesalehan ibadah maupun sosial saat Ramadhan.

"Tidak sekedar melaksanakan ibadah puasa, tetapi keshalehan kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang membutuhkan bantuan kita, kita harus berbagi," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan1 Ramadhan 1444 Hijriah jatuh pada Kamis (23/3/2023).

"Kita bersepakat secara mufakat ramadhan jatuh pada hari kamis 23 Maret 2023 masehi," ujar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam siaran persnya yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag pada Rabu (22/3/2023). 

Keputusan 1 Ramadhan 1444 Hijriah tersebut diputuskan usai pemantauan (Rukyatul) hilal di 124 titik seluruh wilayah Indonesia. 

Konferensi Pers Penetapan 1 Ramadhan 1444 Hijriah (tim tvOne)

"Ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat," jelas Menag Yaqut.

Sidang isbat dipimpin Menag Yaqut Cholil Qoumas dan dihadiri sejumlah Duta Besar Negara Sahabat, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Instansi lainnya yang akan turut serta dalam sidang isbat, yakni Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, pakar falak dari ormas-ormas Islam, lembaga dan instansi terkait, anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan pondok pesantren.