Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengganjar Pemerintah Kabupaten Jember, karena memfasilitasi nelayan dalam keikutsertaan dalam asuransi premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Pemkab Jember adalah salah satu dari tiga pemerintah daerah yang dinilai peduli terhadap keselamatan nelayan. Dua daerah lain adalah Kabupaten Tuban dan Kota Probolinggo. Penghargaan ini diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono kepada Kepala Dinas Perikanan Jember Indra Tri Purnomo, di Hotel Wisda Rengganis, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Senin (31/10/2022) pagi.

“Ini wujud program nyata kepedulian pemerintah kabupaten kepada nelayan. Ini memang menjadi concern bupati. Bukan berarti kami puas. Kami harus tingkatkan lebih baik lagi, untuk program penjaminan terhadap masyarakat kecil,” kata Indra.

Saat ini, sudah ada 1.500 nelayan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kontinyu tahun depannya kami anggarkan lagi, karena ini komitmen bupati. Mungkin harapannya, bukan hanya pemerintah kabupaten yang punya tanggung jawab kepedulian terhadap masyarakat kecil, tapi semua leading sector, semua stakeholder di Jember,” kata Indra.

Indra mengatakan, program tersebut adalah stimulus. “Karena banyak nelayan belum tercover, diupayakan tercover tahun depan. Program ini kontinyu, tapi karena aturan, maka program ini bersifat stimulan. Jadi setelah satu tahun, nelayan bisa melanjutkan sendiri. Jadi kesadaran tetap dibutuhkan,” katanya.

Menurut Indra, program tersebut sangat dirasakan nelayan. “Kemarin ada tiga nelayan yang meninggal, langsung dapat klaim premi asuransi. Satu orang lagi sedang proses mengurus klaim premi asuransinya. Manfaatnya terasa sekali bagi masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, pada bulan Oktober ini juga, Bupati Hendy Siswanto memperoleh penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) 2022 dari BPJS ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, serta Satya Lencana Pratama dan Satya Lencana Ekonomi Desa diperoleh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemen PDTT). [wir/suf]