Sentimen
Negatif (79%)
21 Mar 2023 : 15.12
Informasi Tambahan

Agama: Islam, Hindu

Kab/Kota: Madinah

Partai Terkait
Tokoh Terkait
Budi Santoso

Budi Santoso

Mgr. Antonius Subianto Bunjamin

Mgr. Antonius Subianto Bunjamin

Pdt Gomar Gultom

Pdt Gomar Gultom

Politikus PDIP Sebut Konflik di Masyarakat Bukan karena Agama tapi Ambisi Politik

21 Mar 2023 : 22.12 Views 3

Merahputih.com Merahputih.com Jenis Media: News

Politikus PDIP Sebut Konflik di Masyarakat Bukan karena Agama tapi Ambisi Politik

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME Prof. Hamka Haq menyoroti soal terjadinya konflik mengatasnamakan agama yang terjadi di tengah masyarakat.

Di mana, kata Hamka, konflik itu justru membuat perpecahan antar anak bangsa. Apalagi, menjelang Pemilu, konflik kerap diciptakan atas nama agama.

Baca Juga

Sebut Aura Jokowi Pindah, Kepala BIN Doakan Prabowo Sukses di Pemilu 2024

Padahal, Hamka menyakini bahwa konflik yang terjadi bukan hal itu, melainkan karena adanya ambisi politik dari kelompok tertentu.

“Konflik di antara kita biasanya terjadi bukan karena ajaran agama tetapi ambisi politik yang mengatasnamakan agama. Ambisi politik yang ingin menguasaai kelompok lain, yang ingin hidup sendiri di negara ini dan mengabaikan kepentingan kelompok-kelompok lain,” kata Prof Hamka saat memberikan sambutan dalam simposium nasional bertajuk "Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama" di Sekolah Partai PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (21/3).

“Ambisi politik itulah yang merusak pertalian,” sambung dia.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME Prof. Hamka Haq (jas hitam) di Sekolah Partai PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (21/3). Foto: MP/Humas PDIP

Prof Hamka pun mengajak umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa ini seharusnya menjadi pelopor perdamaian dan pelopor persaudaraan.

“Jangan menjadi pelopor perpecahan. Jangan menjadi sumber kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia yang sudah damai,” ucap Hamka.

Baca Juga

Bawaslu Peringatkan Parpol Tak Buat Jebakan terhadap Penyelenggara Pemilu

Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia ini menambahkan, bahwa Islam adalah agama damai. Hal itu bisa dibuktikan dari berbagai hadiz, dan juga dalam sejarah praktik Rasulullah dan para sahabatnya.

“Mereka hidup berdamai di Madinah, mengawal konstitusi. Dalam konstitusi Madinah semua agama yang ada di Madinah khusunya kaum Nasrani dan Yahudi diakui eksistensinya,” terangnya.

Maka, dia mengatakan bahwa ketika di Indonesia semua umat beragama dan aliran kepercayaan taat dan setia pada Pancasila yang merupakan konstitusi bersama.

“Marilah kita umat beragama dan aliran kepercayaan apapun untuk bersama-sama melestarikan kenikmatan, meneruskan tradisi persaudaraan kebangsaan ini dengan menghayati dan mengamalkan secara benar agama kita masing-masing. Karena saya yakin semua agama mengajarkan kedamaian. Tidak ada agama yang mengajarkan konflik,” tegasnya.

Acara yang panitianya diketuai oleh Politikus PDIP Irvansyah itu turut dihadiri oleh perwakilan tokoh agama. Antara lain Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, O.S.C. dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom.

Lalu, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Dra. Siti Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) WS Budi Santoso Tanuwibowo.

Kemudian, Tokoh Lintas Agama Prof. Dr. H. Alwi Abdurrahman Shihab dan Akademisi Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis.

Nantinya, acara akan dilanjutkan dengan ‘Deklarasi Bersama untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024’ yang dibacakan para tokoh agama tersebut. Penutupan Simposium Nasional ini akan dipimpin oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada sore hari. (Pon)

Baca Juga

DKPP Sebut TPD Dilarang Tangani Perkara Etik Penyelenggara Pemilu

Sentimen: negatif (79.8%)