Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh, dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Gazalba merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, penerapan pasal baru ini didasarkan atas temuan penyidik saat mengumpulkan alat bukti terkait perkara yang menjerat Gazalba.

"Tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain berupa penerimaan gratifikasi dalam penanganan perkara yang pernah disidangkan oleh GS (Gazalba Saleh) sebagai salah satu hakimnya," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/3).

Ali bilang, tim penyidik lantas menelusuri lebih lanjut atas penerimaan gratifikasi tersebut. Hasilnya, ditemukan adanya pencucian uang berupa menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta bendanya melalui transfer, membelanjakan, dan menukarkan dengan mata uang hasil korupsi dan penyuapan.

"Kami telusuri uangnya, ternyata ada dugaan disamarkan, disembunyikan, dibelanjakan terkait dengan aset-aset yang memiliki nilai ekonomis. Sehingga, KPK tetapkan kembali tersangka gratifikasi [dengan Pasal] 12 B UU Tipikor (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) dan juga pasal TPPU," papar Ali.

Disampaikan Ali, setiap proses penyidikan dugaan korupsi yang ditangani KPK, termasuk perkara Gazalba, bakal didalami dengan mengembangkan perkara ke arah TPPU. Alasannya, TPPU menjadi salah satu yang menjadi prioritas KPK dalam mengoptimalkan pemulihan aset yang dinikmati koruptor.

"Tujuannya, agar asset recovery dapat dimaksimalkan. Sehingga, mampu memberikan efek jera bagi para pelakunya," ujar Ali.

KPK menetapkan 15 tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di lingkungan MA. Dua di antaranya merupakan Hakim Agung nonaktif, yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.