“Jokowi masih menjadi pemimpin kabinet sampai Oktober 2024, dan sebagian ketua umum partai adalah anggota kabinet, sehingga mereka pasti membaca aspirasi Jokowi," katanya di Jakarta, Selasa.

Menurut Qodari, masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir pada 19 Oktober 2024 akan mempengaruhi sejumlah ketua umum partai politik, yang saat ini masih ada dalam Kabinet Indonesia Maju, dalam menentukan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung.

Satu tahun menjelang pemilihan presiden 2024, Lembaga survei Indo Barometer menggelar diskusi bertajuk "Pemilu 2024: Konstelasi, Variabel Penentu, dan Pemenangnya".

Qodari menekankan pertimbangan Jokowi masih dijadikan preferensi oleh ketua umum partai, termasuk soal keberlanjutan program kerja Jokowi.

"Dalam konteks keberlanjutan program kerja dan pembangunan, preferensi Jokowi menjadi perhatian dan pertimbangan para ketua umum partai dalam menentukan capres di 2024," ungkapnya.

Alasan selanjutnya, kata Qodari, Jokowi merupakan presiden petahana dua kali, sehingga memiliki basis pemilih yang kuat dan tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya daerah terkuat yang merupakan kantong-kantong mayoritas pemilih seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur.

“Tentu arah pilihan Jokowi jadi perhatian dan pertimbangan pemilih. Mereka akan ikut kode-kode Jokowi,” ujarnya.

Qodari menambahkan sebagai tokoh politik, Presiden Jokowi juga memiliki jaringan relawan yang luas terbentuk dan tetap aktif semenjak Jokowi menjadi calon presiden sejak 2014 sampai sekarang ini.

“Mereka ini adalah jaringan yang ampuh untuk memenangkan pilpres,” ujarnya.

Selain itu, ujar Qodari, Jokowi memiliki tingkat kepuasan yang tinggi pada satu tahun sebelum masa pencoblosan, yakni 72,3 persen.

"Artinya, Jokowi masih memiliki pengaruh besar di masyarakat karena modal kepuasan yang tinggi tersebut," ungkapnya.
 

Pewarta: Fauzi
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2023