MerahPutih.com - Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga mencapai Rp349 Triliun, mendapat sorotan dari parlemen.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengusulkan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

Baca Juga

PPATK Nyatakan Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu Diduga TPPU

Usulan tersebut disampaikan Desmond dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).

“PPATK yang diekspos itu TPPU atau bukan? Yang 300 (triliun) itu TPPU?” tanya Desmond kepada Ivan.

“TPPU, ya,” kata Ivan.

“Jadi ada kejahatan di Departemen (Kementerian) Keuangan itu?” tanya Desmond lagi.

“Bukan, (jadi maksudnya) dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea Cukai dan Direktorat Jenderal adalah penyidik tindak pidana asal," ujar Ivan.

Baca Juga

Anggota Komisi III Bingung Rapat Bareng Mahfud MD soal Transaksi Rp 300 Triliun Batal

Politikus Gerindra ini menyatakan dalam kasus ini sudah terjadi persepsi publik jika temuan PPATK itu merupakan TPPU. Karena itu, Desmond mengusulkan agar dibentuk pansus DPR.

“Sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk keseriusan ini,” tegas dia.

Kemudian, Desmond kembali meminta penegasan kepada Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana soal temuan PPATK apakah dugaan TPPU.

“Ada pencucian uang, kami tidak pernah sekali pun tidak ada pencucian uang,” tegas Ivan.

Sebelumnya, empat pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu tengah disoroti masyarakat. Mereka telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi harta kekayaannya.

Keempat pejabat tersebut yaitu, eks Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, Kepala Kantor Bea Cukai Nonaktif Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro, dan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. (Pon)

Baca Juga

Bahas Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun, DPR Bakal Gelar Rapat dengan PPATK Besok