KBRN, Istanbul: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengancam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan penembakan rudal hipersonik. Hal ini menyusul surat perintah penangkapan atas Presiden Vladimir Putin yang dikeluarhan lembaga tersebut.

"Sangat mungkin untuk membayangkan penggunaan rudal Onyx hipersonik menuju gedung pengadilan Den Haag. Rudal tersebut ditempatkan di kapal Rusia yang berpatroli di Laut Utara," kata Medvedev dalam sebuah pernyataan di Telegram, Senin (20/3/2023).

Mantan presiden Rusia itu menilai hukum publik internasional cacat karena tidak efektif menjalankan perannya. Hal ini mengingat banyaknya negara yang menolak menerapkan tindakan bias Majelis Umum PBB, keputusan Dewan Keamanan PBB, atau meninggalkan berbagai lembaga PBB.

"Sebuah kekuatan berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksi atas kekuatan berdaulat lainnya," kata Medvedev menegaskan.

Ia memperkirakan keputusan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin akan berdampak mengerikan bagi hukum internasional. Karena keputusan tersebut mencerminkan runtuhnya fondasi dan asas-asas hukum, termasuk segala tuntutan pertanggungjawaban yang tak dapat terelakkan.

"Sekarang, tidak ada yang akan pergi ke badan internasional mana pun, semua orang akan bernegosiasi di antara mereka sendiri. Semua keputusan bodoh PBB dan struktur lainnya akan berantakan, serta kepercayaan hilang," kata Medvedev menambahkan.

Sebelumnya, ICC pada Jumat (17/3/2023) lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengapresiasi penerbitan surat perintah penangkapan untuk Putin sebagai "langkah penting menuju keadilan".

Rusia pun dengan tegas menolak keputusan ICC itu. Moskow menyatakan tidak mengakui yurisdiksi lembaga tersebut, dan menganggap keputusannya batal demi hukum.

Sumber: Anadolu