Wakil Ketua MPR Yandri Susanto memberikan apresiasi atas terselenggaranya Deklarasi Damai Umat Beragama. Sebab kegiatan tersebut menyampaikan pesan pentingnya untuk merawat kebhinekaan dalam mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis.

"Deklarasi ini berisi antara lain menyampaikan pesan tentang pentingnya komitmen untuk merawat kebhinekaan, mengupayakan bersama gerakan moderasi beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan harmonis, komitmen untuk menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik, dan komitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah untuk aktivitas politik praktis sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu," kata Yandri dalam keterangannya, Senin (20/3/2023).

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat menghadiri Doa Kerukunan, Penandatanganan Prasasti SBSN, dan Pembukaan Rapat Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, hari ini. Acara tersebut turut dihadiri oleh tokoh lintas agama. Ia pun meminta agar pesan dari kegiatan tersebut bisa sampai ke akar rumput, khususnya di wilayah Banten.

-

-

"Deklarasi Damai Umat Beragama ini jangan hanya didengungkan di gedung ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana frekuensi suara Deklarasi Damai Umat Beragama ini sampai ke akar rumput. Sebab, biasanya gesekan terjadi di akar rumput," sambungnya.

Yandri berharap kegiatan tersebut mampu dicontoh oleh daerah lain agar tetap menjaga kedamaian dan kerukunan.

"Makna dan pesan kuat dalam Deklarasi Damai Umat Beragama yang kita bacakan hari ini hendaknya bisa kita tularkan kepada akar rumput yaitu rakyat yang ada di Provinsi Banten. Maka, dengan deklarasi ini, kami dari MPR berharap Provinsi Banten bisa menjadi contoh untuk provinsi lainnya di seluruh Indonesia," jelasnya.

Untuk menjaga kerukunan, menurutnya, sejumlah tokoh masyarakat dari lintas agama harus perlu bersatu padu.

"Sehingga jangan sampai ada yang berpikiran untuk mengubah dasar negara Pancasila, atau memecah belah NKRI. Kalau masih ada pikiran-pikiran seperti itu maka pasti terjadi pergolakan, gesekan, dan pertengkaran yang tidak perlu dan melelahkan kita semua," tuturnya.

Menurutnya, perbedaan yang ada jangan dipaksakan untuk menjadi sama. Sebab Indonesia merupakan negara dengan suku, ras, dan agama yang berbeda-beda.

"Perbedaan itu sejatinya adalah kebanggaan kita. Kalau kita memaksakan perbedaan itu menjadi persamaan maka kita bakal ribut dan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Karena itu, perbedaan harus kita syukuri dan kita rawat," jelasnya.

Terlebih saat tahun politik dimulai, ia mengatakan calon yang dipilih boleh berbeda tapi tetap menjaga kerukunan antar berbagai lapisan masyarakat.

"Pesan saya, dalam Pemilu yang akan datang, pilihan boleh berbeda, warna boleh beda, tetapi di dalam dada kita tetap Merah Putih. Jangan kita korbankan Merah Putih hanya karena persoalan perbedaan pilihan politik," ungkapnya.

Oleh karena itu dari itu pemilu mendatang harus dijadikan sebagai kegembiraan bukan ketakutan.

"Maka, sekali lagi, melalui doa kerukunan dan Deklarasi Damai Umat Beragama ini, tahun politik dan puncaknya Pemilu pada 14 Februari 2024 bukan menjadi sebuah ketakutan tetapi menjadi kegembiraan dan sukacita bagi kita. Mudah-mudahan Provinsi Banten menjadi contoh," tutupnya.