Merdeka.com - Pernyataan Bacapres Anies Baswedan soal ada Menteri Koordinator yang ingin mengubah konstitusi menuai polemik. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani membeberkan kriteria Menko yang dimaksud Anies.

"Yang ngomong big data, yang ngumpulin kepala kepala desa, yang menyampaikan bahwa perubahan konstitusi itu bisa dilakukan, itu kan jelas siapa Menkonya," katanya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/3).

Menurutnya, sudah cukup jelas bila dilihat dari jejak digital siapa sosok Menko yang dimaksud Anies. Lagipula, dia meyakini, publik sudah paham siapa orang tersebut.

"Itu sebenarnya cukup terang benderang kalau dia rutin atau rajin mencari jejak digital berkaitan dengan Menko yang misalnya pernah membangun wacana yang ada kaitannya dengan amandemen konstitusi, penundaan pemilu, melalui aspirasi big data dan sebagainya jadi tanpa menyebut nama publik sudah tau siapa yang dimaksud," ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Kamhar menuturkan, Anies tidak ingin mengungkapkan siapa yang Menko yang disindirnya. Tetapi, nalar publik sudah cepat menangkap mengenai hal itu.

"Ini sebagai bentuk etik dari pada Mas Anies tidak menujukki, tapi orang Indonesia khususnya yang punya literasi yang baik mau baca berita dan sebagainya tentu tahu siapa yang dimaksud karena Menko yang getol untuk itu kan ada, ada kan," ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, dirinya tidak pernah melihat di lingkar Istana ada pejabat yang ingin mengubah konstitusi.

"Selama saya di kantor KSP, saya tidak menemukan ada satu pejabat pemerintah, baik menteri, menko punya perkataan yang begitu," katanya di Jakarta, Senin, (19/3).

Dia justru mempertanyakan data yang diperoleh Anies hingga menyatakan ada Menko yang ingin mengubah konstitusi. Menurutnya, perlu dicek dari mana sumber informasi yang menjadi rujukan.

"Jadi kalau nanti ada orang yang menggunakan, data, narasi, diksi yang dibuat-buat saja untuk kepentingan publik dan popularitas elektabilitas saya kira itu nanti rakyat yang menilai," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Sebelumnya, Anies menyinggung seseorang yang menjabat sebagai menteri koordinator secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Ia menilai orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat pidato dalam acara "Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI" yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

"Ndak pernah terbayang kok ada orang yang berada di posisi kunci, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa orang yang mendukung," kata Anies.

Anies tidak menyebut siapa menteri koordinator yang dimaksud. Hanya saja, pernyataan Anies tersebut merujuk pada pembahasan terkait pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com [fik]

Baca juga:
Anies Sebut Menko Ingin Ubah Konstitusi, Gerindra: Hati-Hati Buat Pernyataan
Anies Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, MPR: Amandemen UUD 1945 Sudah Ditutup
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Komisi II DPR: Harus Amandemen UUD 1945
Isu Presiden 3 Periode Muncul Lagi, Ini Jawaban Ketua MPR soal Peluang Amandemen
Wapres Ma'ruf Ingatkan UUD 1945 Bukan Sekadar Dokumen Kenegaraan
Gerindra: Pidato Kenegaraan Ketua MPR soal PPHN Sesuai Hasil Rapat Gabungan
Di Sidang Tahunan, Bamsoet Tegaskan MPR Tidak akan Amandemen UUD 1945