Dia menjelaskan saat ini ini pemerintah disebut baru mencairkan 60 persen anggaran Bawaslu untuk 2023. Dari 60 persen anggaran Pemilu yang baru cair itu, gaji panitia pengawas pemilu (Panwaslu) diklaim hanya cukup sampai Oktober 2023.

Bagja berharap pemerintah mencairkan secara penuh anggaran tahun 2023 yang telah disepakati sekitar Rp13 triliun. Bila anggaran ini tak segera diselesaikan maka isu penundaan Pemilu yang saat ini bergulir bisa semakin masif menjadi perbincangan masyarakat.

"Begitu (anggaran) enggak turun, nanti langsung disambung-sambungkan ke (isu) penundaan (pemilu), kan repot," kata Bagja dalam suatu diskusi di Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Dia meyakinkan kepada segenap Panwaslu yang saat ini sudah dibentuk agar tetap siap bekerja menyambut Pemilu 2024. "Jangan sampai karena tertundanya anggaran dan isu penundaan Pemilu yang semakin marak, Panwaslu jadi malas bergerak," jelas Bagja.

"Kami harapkan ini bisa diselesaikan lah ke depan. Diharapkan kita bisa sama-sama meyakinkan teman-teman Panwaslu ke depan bahwa kegiatan Pemilu akan tetap berlangsung. Kami menegaskan tidak ada isu penundaan," sambungnya.

Selain khawatir dengan penundaan Pemilu, terlambatnya pembayaran anggaran di 2023 dapat berimbas pada pencairan gaji Panwaslu. Dia menyebut kas Bawaslu saat ini hanya mampu membayar Panwaslu hingga Oktober 2023. Sedangkan masa-masa itu adalah krusial dalam pelaksanaan Pemilu.

"Kami mulai pertengahan hingga akhir tahun, Bawaslu juga harus mengawasi tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden," ungkapnya.

Meski demikian, Bagja meyakini sisa bayar yang belum dibayarkan pemerintah segera diberikan. Dia tidak ingin berspekulasi dan tetap berpikiran dengan segala kemungkinan terbaik.

"Kami harapkan ini selesai. Insyaallah cair, saya yakin kok. Kami masih optimistis, ini masih bulan Maret, mau menjelang Ramadan semoga pintu pintu langit itu bergetar dan kemudian turun dananya ya alhamdulillah," harapnya.