Dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin diketahui ada empat Menko, antara lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Lalu, ada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Terakhir, ada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Siapa sebetulnya Menko yang dimaksud Anies?

Buntut pernyataan Anies ini, sejumlah pihak akhirnya buka suara. Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md misalnya, justru meminta Anies Baswedan membeberkan Menko mana yang dimaksud. Dia menegaskan, bukan dirinya yang berkeinginan mengubah konstitusi.

"Menko yang mana? Kalau saya tidak tuh. Tanya Mas Anies saja," singkat Mahfud kepada Liputan6.com, Jumat 17 Maret 2023.

Selain Mahfud, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid ikut angkat suara. Dia menyebut kewenangan mengubah konstitusi berada di MPR RI, bukan di Menko. Dia berujar pintu untuk merubah konstitusi sudah ditutup pada periode saat ini.

"Saya pikir itu hanya sekedar isu saja. Karena mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya Menko. Itu wilayahnya MPR, dan sampai hari ini tidak ada, di amandemen sudah ditutup. Amandemen undang-undang udah enggak ada lagi, pintunya udah ditutup di MPR periode ini," kata Jazilul, saat dikonfirmasi.