FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman, mendadak mengomentari pernyataan Mahfud MD soal konstitusi yang boleh dilanggar demi menyelamatkan rakyat.

"Rakyat yang diselamatkan itu siapa? Selamatkan rakyat dari situasi apa?," tanya Benny dikutip dalam keterangannya (18/3/2023).

Benny kemudian mengembalikan penyataan Mahfud soal konstitusi. Dia menyinggung soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

"Apa boleh presiden melanggar konstitusi untuk menunda Pemilu dan melanggengkan kekuasaan," lanjutnya.

Tambahnya, sebagai pejabat negara, tidak elok mengatasnamakan salus populi alias keselamatan rakyat dan memperbesar kekuasaan.

"Janganlah mengatasnamakan salus populi untuk perpanjang dan memperbesar kekuasaan.Rebutlah kekuasaan melalui cara-cara demokrasi," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, di dalam hukum ada dalil yang berbunyi salus, populi, suprema lex.

Dalil itu menapaskan sebuah prinsip bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Artinya, jika sebuah aturan menghambat pada upaya penyelamatan rakyat, boleh dilanggar.

Hal itu dikatakan Mahfud setelah melakukan silaturrahim dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat di Markas Kodam V/Brawijaya di Surabaya pada Rabu, 17 Maret 2021.

”Dalil yang berlaku umum kalau di dalam ilmu konstitusi itu adalah salus, pupuli, suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat, boleh kamu melanggar konstitusi, bahkan begitu,” kata Mahfud.

Dikatakan Mahfud, prinsip itu pula yang dipegang pemerintah dalam menangani COVID-19. Ia mengambil contoh pada program vaksinasi yang dilakukan pemerintah secara cepat dan massif untuk menekan angka kasus COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Menurut hukum anggaran kita harus sekian-sekian untuk ini, sekarang tidak. (Karena) Kita ingin menyelamatkan rakyat,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud mengatakan, vaksinasi yang digencarkan pemerintah memakan biaya yang sangat besar. Tapi itu harus dilakukan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan rakyat.

“Vaksin itu semua provinsi sudah dianjurkan agar dilakukan dengan cermat, dan pemerintah menyediakan fasilitasnya dengan biaya yang mahal untuk menyelamatkan rakyat,” tandasnya.

(Muhsin/fajar)