AYOBANDUNG.COM - Pemerintah menegaskan bahwa pihaknya tak setuju dengan tiga opsi yang diberikan kepada para tenaga honorer di tahun 2023.

Diketahui, para tenaga honorer dikabarkan akan bernasib buruk di tahun 2023. Pasalnya, pemerintah disebut akan menghapus para tenaga non ASN di bulan November nanti.

Atas wacana penghapusan tenaga honorer tersebut, muncul 3 opsi soal nasib atau masa depan para non ASN.

Baca Juga: Xiaomi Redmi 12C Smartphone Murah dengan Spesifikasi Unggul

Tiga opsi tersebut ternyata malah tak disetujui oleh pemerintah, diungkapkan oleh Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB.

Ketua Menpan RB, Abdullah Azwar Anas kemudian memaparkan alasan penolakan tiga opsi untuk tenaga honorer tersebut.

Terkait opsi pertama, yakni mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN, menurut Menpan RB, opsi tersebut tidaklah efektif.

Meski aman bagi para tenaga honorer, namun opsi tersebut dinilai berat bagi pemerintah.

Baca Juga: Pelaku Berdalih Hendak Disodomi Korban, Begini Fakta Terbaru Temuan Mayat Tanpa Kepala di Koper Merah

Lantaran jika opsi tersebut benar diwujudkan, maka akan menambah beban bagi negara.

Lanjut dengan opsi kedua, yakni pemberhentian seluruh tenaga honorer.

Menpan RB menerangkan bahwa opsi tersebut juga akan menimbulkan sejumlah masalah.

Selain kesejahteraan para tenaga honorer yang perlu diperhatikan, diberhentikannya tenaga honorer dapat menimbulkan permasalahan dalam hal sektor pelayanan publik.

Baca Juga: Berkas Perkara AG Kekasih Mario Dandy Dikembalikan, Ternyata Begini Alasan Kejati DKI Jakarta

Apalagi jika ditelisik lebih dalam, banyak non ASN di berbagai daerah yang dinilai sangat membantu tugas pemerintah.

Terakhir atau opsi ketiga, merupakan pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan prioritas.

Opsi ketiga ini merupakan pilihan yang sedang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun lalu, atau tepatnya sejak 2022.

Baca Juga: Alhamdulillah! BLT Balita Rp 3 Juta Cair, Orang Tua Segera Daftar Bansos dan Cek Penerima di Sini

Ada dua kategori prioritas yang akan merasakan opsi ketiga ini.

Kedua kategori prioritas itu adalah tenaga honorer di sektor pendidikan, dan tenaga honorer di sektor kesehatan.

Menurut keterangan Katua Menpan RB, pemerintah akan menyiapkan tepatnya 700 ribu formasi bagi tenaga honorer di sektor pendidikan dan kesehatan.

Namun angka tersebut belum terpenuhi oleh pemerintah daerah, yang baru menganggarkan sebanyak 400 ribu formasi saja.

Baca Juga: Gaya Hidup Hedon Istri Brigjen Endar Priantoro Jadi Sorotan, Jubir KPK: Silahkan Lihat Sendiri Hartanya

Diharapkan, angka tersebut nantinya akan meningkat di tahun 2024 nanti, dengan sebanyak 1 juta formasi bagi tenaga honorer.

Memiliki keberatan tersendiri terhadap tiga opsi yang ada, Azwar Anas mengaku pemerintah saat ini masih akan membahas mengenai nasib tenaga honorer di masa depan.

Diharapkan nantinya pemerintah bisa mendapatkan solusi terbaik agar para tenaga honorer bisa mendapatkan penyelesaian masalah terbaik.

Sehingga tenaga honorer tak perlu merasakan PHK, namun pemerintah juga tak perlu merasa terbebani.***