Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa sebagian besar kasus kematian terkait kesehatan di Indonesia semestinya bisa dicegah.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, diperlukan perubahan agar sistem kesehatan di Indonesia jadi lebih baik. Dia memberi contoh, tingkat kematian bayi sebesar 96,8 persen berasal dari kelainan neonatal.

"Kelainan neonatal ini merupakan komplikasi persalinan dan gangguan tumbuh kembang. Ini bisa dicegah dengan melakukan beberapa regulasi khusus. Kemudian kelainan neonatal pada anak-anak, yang sebesar 76,4 persen, itu bisa juga dicegah," kata Dante dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (22/11), seperti dikutip dari kanal YouTube Baleg DPR RI.

-

-

Untuk itu, Kemenkes telah menyusun enam permasalahan utama di mana pilar-pilar tersebut saling terkoneksi. Keenam transformasi tersebut mencakup soal layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan, serta teknologi kesehatan.

Salah satu transformasi yang harus dilakukan termasuk akses layanan primer di daerah timur Indonesia yang masih sangat terbatas.

"90 persen dari 171 kecamatan yang tidak memiliki puskesmas ada di Papua dan Papua Barat," kata Dante.

Fakta keterbatasan layanan primer itu pun berkaitan langsung dengan permasalahan selanjutnya, yakni kapasitas pelayanan rujukan di rumah sakit (RS) yang kurang. Dante menyebut ada empat penyakit katastrofik utama penyebab kematian tertinggi dan paling mahal, masing-masing adalah sakit jantung, stroke, kanker, dan ginjal.

"Layanan jantung sesuai kompetensi belum merata di Indonesia. Saat ini hanya ada 40 rumah sakit yang mampu melayani cathlab, dan hanya 10 rumah sakit yang mampu melakukan bedah jantung terbuka," katanya.

Jumlah pusat layanan yang sedikit itu pun menyebabkan antrian panjang, karena kebanyakan pusat layanan hanya dimiliki kota-kota besar. Sementara, kondisi pasien kerap membutuhkan penanganan cepat dan tepat.

Kemenkes sendiri memiliki strategi berupa program jejaring rujukan yang mengelompokkan rumah-rumah sakit menjadi Madya, Utama, dan Paripurna yang masing-masing memiliki kapabilitas berbeda. Misalnya, pada kasus jantung dan stroke, RS Madya mampu melakukan diagnostik invasif dan intervensi non-bedah seperti pasang ring dan trombektomi.

Di RS Utama, untuk kasus yang sama dapat dilakukan bedah jantung terbuka dan bedah syaraf terbuka. Sedangkan RS Paripurna akan mampu memberi pelayanan bedan serta intervensi non-bedah jantung dan syaraf advance.

Pemerataan layanan rujukan melalui optimalisasi jejaring RS nasional untuk keempat penyakit di atas ditargetkan mencapai 100 persen di setiap kabupaten/kota pada 2027 mendatang. Secara spesifik, ditargetkan pemerataan dapat terwujud di 50 persen kabupaten/kota sebelum tahun 2025. Saat ini, baru 507 kabupaten/kota yang memiliki RSUD.

Dante mengatakan, akan diadakan percepatan peningkatan cakupan pelayanan RS rujukan untuk empat penyakit katastrofik utama dengan visi 34 provinsi memiliki minimal satu RS tingkat Paripurna atau Utama, dan 514 kabupaten/kota memiliki minimal satu RS tingkat Madya.

"Ini akan terus kita lakukan transformasi, dan akan kita lakukan berbagai macam regulasi sebagai upaya menanggulangi kebutuhan-kebutuhan tersebut," ujar Dante.

(rea/rea)