LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Iso soal penghapusan tenaga honorer bikin horor dan masih ramai jadi perbincangan dikalangan pegawai non-ASN hingga saat ini.

Banyak yang mempertanyakan terkait nasib honorer mengenai statusnya kelak. Dan itu jadi tanda tanya besar bahkan seperti sebuah teka-teki layaknya misteri yang belum terpecahkan.

Pemberitaan honorer yang tengah hangat baru-baru ini mengenai puluhan ribu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempertanyakan kejelasan bagaimana status kepegawaiannya nanti.

Baca Juga: Bayar Kembalian Uang Pakai Permen, Awas Denda Rp200 juta Menghantui Anda Begini Aturannya

Ribuan Sapol PP tersebut berharap mendapatkan kejelasan untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Jika hal tidak terjadi mereka akan mengancam melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.

Adanya isu penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia kelak, ribuan Satpol PP merasa terancam dengan adanya kebijakan dari pemerintah itu.

Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah Thamrin menyampaikan bahwa katanya pemerintah akan memberikan kejelasan pada 21 Maret 2023 soal nasib para pegawai lewat ASN atau honorer seperti Satpol PP.

Ia melanjutkan, jika tidak ada kejelasan terkait status kepegawaian Satpol PP dari pemerintah dan tidak ada win-win solution, maka pihaknya akan menggerakkan massa untuk melakukan aksi besar-besaran.

Solusi Jalan Tengah Tenaga Honorer Non ASN dari Menpan RB

Dalam kesempatan yang berbeda pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, menyampaikan mengenai jalan tengah untuk penyelesaian tenaga honorer atau non ASN di beberapa instansi di seluruh Indonesia.

Baca Juga: ASN Siap-siap! THR dan Gaji ke 13 2023 Dipastikan Naik dan Nominalnya Bikin Dompet Tebal

Ia telah berdiskusi dengan beberapa pihak demi penyelesaian status kepegawaian honorer di masa depan. Anas mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga honorer harus menempuh solusi yang terbaik.

Menurutnya, Presiden Jokowi berharap agar opsi jalan tengah tersebut tidak mempengaruhi pelayanan publik sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal dan normal.

Di samping itu solusi penyelesaian masalah tenaga honorer haruslah tidak terlalu menambah beban anggaran dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian karena presiden menaruh perhatian terhadap penataan tenaga non ASN.

Menteri Anas menilai tenaga non ASN atau honorer sudah banyak berjasa dan berkontribusi sesuai peranan dan tugasnya masing-masing dalam melayani masyarakat dan administrasi pemerintahan.

Menteri PANRB menambahkan bahwa ada beberapa fakta di lapangan yang menyebutkan bahwa peran tenaga non ASN sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan baginya itu tidak dipungkiri.

Baca Juga: The Last Moment the Leader of The G30S, Lieutenant Colonel Untung, was Killed by the Firing Squad in Lembang

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa ada alternatif dalam penataan tenaga honorer dengan berbagai skema yang kini terus dibahas bersama para pemangku kepentingan. Itu belumlah sepenuhnya final Anas masih mencari jalan tengah terbaik bagi tenaga non ASN.

Di kesempatan yang lain menteri Anas pernah menyampaikan bahwa pihaknya sudah membahas persoalan tenaga honorer bersama APPSI, APEKSI, APKASI dan DPR yang Insya Allah nantinya akan menemukan solusi jalan tengah terbaik.

Menteri Anas menegaskan terkait permasalahan tenaga non ASN, nanti pada saatnya tidak akan ada pemberhentian honorer dan tidak akan ada penambahan anggaran. ***