DIRJEN Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo R. Muzhar mengharapkan ASEAN bisa selangkah lebih maju mendukung upaya memiliki perjanjian ekstradisi yang mengikat bagi seluruh negara anggota.

"Diharapkan ASEAN selangkah lebih maju dalam mendukung upaya kawasan untuk memiliki perjanjian ekstradisi yang mengikat seluruh negara anggota ASEAN," kata Cahyo dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (17/3).

Ia menyampaikan dalam kesempatan menjadi tuan rumah dan ketua perundingan The 4th ASLOM Working Group (WG) Meeting on The ASEAN Extradition Treaty (AET), Indonesia pun mengambil langkah mendorong kehadiran perjanjian ekstradisi ASEAN.

Pertemuan di Denpasar, Bali, pada 13-15 Maret 2023 itu telah membahas dan menegosiasikan perjanjian ekstradisi ASEAN.

“Hal ini merefleksikan komitmen kuat negara-negara anggota ASEAN agar negaranya tidak menjadi safe havens bagi pelaku kejahatan yang berupaya menghindar dari proses hukum di negaranya," tandasnya. 

Cahyo menambahkan pembentukan Working Group ASLOM on ASEAN Extradition Treaty merupakan mandat dari pertemuan para menteri di bidang hukum ASEAN dengan ASLOM.

"Dalam pertemuan keempat WG on AET ini, kami telah berhasil menyelesaikan first reading. Hal ini menjadi modal penting untuk dapat menyelesaikan AET sesuai target yang ditetapkan," kata Cahyo.

Cahyo lalu menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan The 4th ASLOM WG on AET, seperti delegasi negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) delegasi Indonesia, serta Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. (H-3)