MerahPutih.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3).

Pada kesempatan itu, Nicke menceritakan sejarah kepemilikan Depo Plumpang, Jakarta Utara.

Baca Juga

Pertamina Salurkan Rp 1,7 Miliar Bagi Korban Kebakaran Depo Plumpang

Mulanya, kata Nicke, pada tahun 1971 Pertamina melakukan pembebasan lahan. Tanah tersebut dibeli dari PT Mastraco seluas 153 hektare, yang kemudian sekitar 72 hektare dibangun untuk terminal Pertamina.

Kemudian, dilakukan pembangunan hingga terminal Pertamina beroperasi pada tahun 1974. Sementara, lahan kosong di area sekitar mencapai 82 hektare.

"Kita bisa lihat bahwa sebelumnya memang hamparan tanah seluas 153 hektare, yang dikotak kuning itu adalah area terminal dengan luas sekitar 72 hektare dan sisanya lahan kosong sekitar 82 hektare," kata Nicke.

Baca Juga

Korban Meninggal akibat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jadi 23 Jiwa

Nicke melanjutkan, pada tahun 1976 Mendagri mengeluarkan penetapan bahwa area tersebut diperuntukkan untuk pembangunan instalasi minyak. Namun, pada tahun 1987 mulai bermunculan pemukiman warga.

"Dan kalau kita lihat kondisi sekarang 2023 sudah sangat padat di mana di pagar pembatas di situ sudah nempel penghuni warga," ujarnya.

Diketahui, Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, kembali mengalami kebakaran besar pada Jumat 3 Maret 2023. Akibat insiden tersebut, banyak masyarakat sekitar menjadi korban jiwa.

Tak hanya itu, rumah penduduk sekitar juga banyak yang hangus terbakar. Depo Plumpang juga pernah meledak di tahun 2009 silam. Selain menelan korban jiwa, peristiwa itu menimbulkan kerugian hingga Rp 17 Miliar. (Pon)

Baca Juga

Dirut Pertamina Ungkap Kronologi Kebakaran Depo Plumpang