RILISID, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, akan kembali melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna membahas transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu.

Pertemuan itu rencananya digelar Senin pekan depan, sepulang Mahfud dari kunjungan kerja di Australia. Alasan pertemuan, karena kabar terakhir yang diterimanya, uang tersebut bukan angka korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) pegawai Kemenkeu. 

"Nanti ditunggu saja, hari Senin (20/3/2023) saya sudah kembali ke Jakarta, ketemu Bu Sri Mulyani," kata Mahfud, dikutip dari lama Kemenko Polhukam RI, Jumat (17/3/2023). 

Mahfud menegaskan, dirinya dan Sri Mulyani berkomitmen untuk memperbaiki birokrasi dari korupsi. Ia juga mengapreasiasi Sri Mulyani sebagai bendahara negara yang sudah bekerja habis-habisan menata negara ini agar bebas dari korupsi.

Namun, perkembangan terakhir soal transaksi mencurigakan di Kemenkeu dinilai bukan korupsi dan TPPU. Menurutnya, hal ini perlu mendapat klarifikasi langsung dari PPATK dan Menkeu Sri Mulyani.

"Saya bersama Bu Sri Mulyani, kita kerja bareng. Kalau Bu Sri Mulyani sendiri sekiranya nggak kuat, ini saya kasih senjata," ujar Mahfud. 

"Tetapi itu apa namanya, kalau ada belanja aneh, ada transaksi aneh, kok bukan korupsi, bukan TPPU? Itu yang akan nanti saya jelaskan dan bersama Bu Sri Mulyani. Saya ndak bisa menjelaskan dari sini (Australia), tidak boleh secara etis," sambungnya.

Mahfud yang juga Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menegaskan, masalah transaksi mencurigakan ini tidak boleh berhenti begitu saja dan harus dijelaskan kepada publik.

"Itu akan selesai, dan percayalah, itu karena niat baik kami. Bu Sri Mulyani dan saya teman baik dan selalu bicara bagaimana menyelesaikan (ini)," kata Mahfud. (*)