Keberatan tersebut menanggapi HPP GKP terbaru yang diumumkan Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin, Rabu (15/3/2023).

"SPI mengusulkan HPP di Rp5.600 per kg. Karena harga pokok produksi sebesar Rp5.050 per kg. Dengan HPP Rp5.000 masih di bawah biaya produksi dan petani masih merugi," ungkap Henry dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Di sisi lain, SPI menilai penetapan harga eceran tertinggi (HET) sangat jauh jaraknya dengan HPP. Misalnya HET di zona 1, beras premium Rp13.900 per kg, medium Rp10.900 per kg dan di Bulog Rp9.950 per kg.

“Selisih antara HPP GKP di Petani dengan harga beras di Bulog, apalagi dengan HET medium dan premium sangat besar," ujarnya.

Henry menambahkan, saat ini gabah produksi petani sudah menggunakan mesin combine, mesin panen yang persentase gabah untuk dijadikan beras sudah pada tingkat 60 persen Sementara mesin perontok yang semakin jarang dipakai petani 55 persen.

Henry menekankan, pemerintah seharusnya juga mengeluarkan aturan HPP yang multilokasi, bukan HPP tunggal saja.

"Tentunya kalau mau HET ada premium dan medium, gabah yang dibeli di petani juga harus ada grade harga," bebernya.

Henry melanjutkan, HET dengan grade medium dan premium ini menjadi kesempatan bagi perusahaan besar untuk membeli gabah dengan harga murah dan mengolahnya lalu menjualnya dengan harga yang mahal.

“Jika kebijakan HPP ini tetap diterapkan, maka kerugian masih akan terus menimpa petani dan korporasi besar penggilingan beras sangat diuntungkan. Sisi konsumen mendapatkan harga beras yang tinggi dan mahal,” katanya