FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mendadak mengomentari klarifikasi dan janggal Rp 300 triliun Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Dalam praktek, kebanyakan predicate crime Pajak Bea Cukai melibatkan pejabat di internalnya," ujar Novel Baswedan dalam keterangannya (16/3/2023).

Oleh karena dalam prakteknya melibatkan pejabat internal, dikatakan Novel masalah tersebut harus tetap didalami oleh penegak hukum.

"Masalah ini tetap harus didalami oleh penegak hukum," lanjutnya.

Tambahnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hanya bisa memberikan data inteligen kepada penegak hukum.

"Tidak bisa membuka detail ke publik," tegasnya.

Sebelumnya, PPATK mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyebut transaksi itu bukan korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkeu, melainkan kasus perpajakan dan kepabeanan yang dilaporkan PPATK ke Kemenkeu.

Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh juga menegaskan 300 triliun rupiah yang sebelumnya dikemukakan Menko Polhukam Mahfud MD bukan hasil tindak pidana pencucian uang pegawai Kemenkeu.

Namun Awan menegaskan komitmennya untuk tetap melakukan bersih-bersih di Kementerian Keuangan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum mendapat informasi detail soal transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah.

Sri Mulyani meminta PPATK menyampaikan ke publik soal rincian transaksi mencurigakan itu.

Sementara Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa informasi mengenai transaksi 300 triliun rupiah bukan tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana pencucian uang.

Polemik ini mencuat setelah Mahfud MD mengaku mendapat laporan PPATK soal transaksi 300 triliun rupiah yang yang berasal dari sekitar 460 orang pegawai Kemenkeu dari 2009-2023.

(Muhsin/fajar)