AKURAT.CO Anggota Komisi VI dari Fraksi PAN, Abdul Hakim Bafagih, mendorong pemerintah melakukan investigasi pelanggan kode etik terhadap majelis hakim yang diketuai Syafrudin Ainor, terkait putusan bebas terdakwa perkara pembobolan KSP Indosurya, Henry Surya.

Sebab, Hakim tak ingin pihak berwenang masuk angin dalam memutuskan putusan kasus KSP Indosurya.

“Kami minta ke Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan investasi pelanggaran kode etiknya. Biar putusan majelis hakim tidak masuk angin,” kata Hakim kepada Akurat.co, ditulis Selasa (14/3/2023).

Lalu hang kedua, Hakim meminta kepada Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan terhadap Henry Surya. 

Menurutnya, keputusan tersebut harus dicek kembali apakah sudah sesuai dnegan hukum yang berlaku atau tidak. Apalagi, kerugian yang diderita anggota Indosurya jumlahnya triliunan rupiah. 

Diketahui, sebanyak 2.300 anggota Indosurya mengalami kerugian hingga Rp106 triliun. Namun, pihak Indosurya mengklaim bahwa kerugian anggota hanya mencapai Rp16 tribun saja.

“Soal simpang siur kerugian, nanti biar dicek ulang. Karena kadang-kadang tim audit kita ada lemahnya dalam melakukan investigasi. Nanti apakah gang salah putusannya, atau yang melakukan audit?” ujarnya.

Sebelumnya, DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Kata dia, DPR meminta agar Teten memberi laporan secara berkala atas pencairan atau pembayaran dana nasabah dari tujuh koperasi bermasalah lainnya.

Adapun koperasi bermasalah selain KSP Indosurya yakni KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Total nilai kerugian mencapai Rp26 triliun.