RILISID, Jakarta — Presiden Joko Widodo sangat kesal terkait banyaknya pembelian produk impor oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, memakai APBN. Padahal, APBN berasal dari pajak masyarakat, royalti, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

"Pendapatan di APBN itu didapatkan dari pajak dari rakyat. Deviden yang kita miliki di BUMN, royalti dari tambang-tambang yang ada, penerimaan bukan pajak yang juga kita dapatkan," kata Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi mengingatkan, mengumpulkan APBN yang berasal pajak masyarakat, bukan hal yang mudah. Namun, sesal dia, APBN justru dipakai untuk pembelian barang impor. 

"(Pajak) Dikumpulkan dengan sangat sulit. Tidak mudah, sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemudian kita belikan produk impor. Kemudian kita belikan produk buatan luar negeri. Bener.. Bener... Inilah yang selalu saya ingatkan," tegasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku kaget saat mengetahui pembelian produk impor berasal dari APBN. 

Jokowi menjelaskan, Indonesia telah memulai kebijakan pembelian produk dalam negeri untuk belanja pemerintah sejak 2022. Selain Indonesia, Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan yang sama mulai 2023.

"Tahun 2023 juga dilihat, Amerika juga melakukan hal yang sama. Coba dicari dan dibaca, Amerika mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja-belanja pemerintah. Kita sih udah 2022," ujar dia.

Untuk itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, disiplin menggunakan produk dalam negeri. Karena, pembelian produk dalam negeri dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Karena saya lihat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita," ucap Jokowi. (*)