Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani mengusulkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melibatkan KPK dan beberapa lembaga lain untuk memeriksa LHKPN milik pejabat yang tak wajar.

“Menurut saya, supaya pemeriksaan oleh Kemenkeu jajaran inspektur jenderalnya itu kredibel dipercaya oleh masyarakat, sekalian saja mengundang KPK atau BPKP atau Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) atau BKN,” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Menurut Wakil Ketua Umum PPP itu, pemeriksaan gabungan itu akan lebih dipandang oleh masyarakat dan dapat dipercaya.

“Jadi lebih baik timnya itu juga mengundang juga dari katakanlah elemen-elemen pengawasan eksternal, termasuk KPK dalam konteks kedeputian pencegahan,” ujar dia.

Lebih lanjut, Arsul mengatakan pengawasan internal Kemenkeu masih belum maksimal. Untuk itu, dia menilai pemerintah khususnya Menkeu Sri Mulyani harus meningkatkan pengawasan internal.

Wakil Ketua MPR RI ini menyebut inspektorat jenderal Kemenkeu harus lebih menunjukkan diri ke publik untuk membuktikan kinerja-kinerjanya.

“Tidak kemudian ketika sudah ada kasus keramaian baru seperti orang kebakaran jenggot,” tandas Arsul. (saa/ree)