14 Maret 2023 12:56 WIB

Pemerintah perlu membenahi problem hulu yang membuat pegawai pajak full power.

Fahri Hamzah (Twitter @Fahrihamzah)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Belakangan ini aib sejumlah elite di Kementerian Keuangan menjadi santapan publik. Hal ini buntut aksi pamer gaya hidup mewah anak Rafael Alun Trisambodo hingga terkuaknya transaksi janggal sebesar Rp300 triliun.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) lekas ambil langkah.

Fahri menilai kepala negara perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang atau Perppu untuk mengeluarkan peradilan pajak dari eksekutif kepada yudikatif atau di bawah Peradilan Tata Usaha Negara/PTUN.

Megawati Ngamuk saat Tahu Jokowi Mau Bikin Bandara Internasional di Buleleng

"Saya percaya pak Jokowi sedang fokus menyoroti berbagai masalah di Kementerian Keuangan. Saya kira masih cukup waktu masa jabatan bapak untuk mengajukan revisi UU 14/2002. Mari kita benahi problem hulu yang membuat pegawai pajak full power," ujar Fahri Hamzah, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/3/2023).

Mantan Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, pengadilan pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, sebagaimana Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yakni pengadilan khusus di lingkungan PTUN yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (MA).

Menurutnya, lembaga pengadilan pajak di Kemenkeu justru memunculkan dualisme sistem. "Logika hukum apa yang membuat kita bisa menerima, selama ini mentolerir penyelenggaraan peradilan pajak berada di kamar eksekutif (Kemenkeu)," tegas Fahri.