RILISID, Jakarta — PT Pertamina (Persero) tetap ngotot tak akan menutup atau memindahkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang. Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, Depo Plumpang tak bisa ditutup karena memasok 15 persen kebutuhan BBM nasional.

"Terminal Plumpang tidak bisa kita tutup. Ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan suplai (BBM) nasional," kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Selasa (14/3/2023).

Pernyataan Nicke ini terkait kebakaran yang melanda Depo Pertamina di Plumpang pada Jumat (3/3/2023) malam.

Dalam insiden tersebut, tercatat sebanyak 23 orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo juga merembet hingga menghanguskan pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. 

Nicke kemudian menjelaskan kronologi Depo Plumpang bisa berdekatan dengan pemukiman warga seperti saat ini.

Ia menyebut, Pertamina membeli lahan untuk Integrated Terminal Jakarta, yang di dalamnya terdapat depo Plumpang pada 1971 seluas 1.534.510 m2. Lahan tersebut dibeli dari PT MASTRACO senilai Rp514 juta.

Lalu, lahan seluas 72 hektare dibangun untuk area operasional Pertamina, sisa 82 hektare untuk lahan bebas. Saat itu, di lahan bebas ini belum terdapat pemukiman warga. Namun, beberapa tahun kemudian rumah warga dibangun di sekitar depo Plumpang.

"Masyarakat mulai mendekat itu di akhir 1980-an dan di hari ini bisa dilihat begitu padatnya hingga rumah-rumah masyarakat menempel di dinding pembatas terminal Plumpang," ungkap Nicke.

Pada 2017, Nicke mengatakan Pertamina melakukan inventaris dan menemukan ada 34.707 orang dengan 9.234 kepala keluarga (KK) yang tinggal dekat depo Plumpang. Jumlah itu diperkirakan bertambah saat ini.

Melihat kawasan pemukiman warga yang dekat dengan Depo, Nicke pun mengatakan pihaknya akan segera membangun wilayah penyangga atau buffer zone yang memberikan batas antara pemukiman dengan Depo sebagai antisipasi terjadi ledakan kembali. (*)