SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Sbolga, Jamaluddin Pohan menerima penghargaan universal health coverage (UHC) award 2023. Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Penghargaan UHC Award 2023 diberikan kepada 22 Provinsi dan 334 kabupaten/kota yang mendukung program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) di Indonesia.

Wali Kota Jamaluddin Pohan menjelaskan, penghargaan UHC Award 2023 diberikan karena Kota Sibolga sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC).

Terhitung sejak Februari 2023, sebanyak 91.237 jiwa penduduk Kota Sibolga telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 95.527 jiwa atau sebesar 95,51%.

“Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Sibolga telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan,” kata Jamaluddin Pohan dalam keterangan tertulis usai menerima penghargaan.

Jamaluddin juga mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia pun mengapresiasi BPJS Kesehatan Cabang Sibolga yang telah bekerja keras agar masyarakat Kota Sibolga bisa terjamin ke dalam program JKN.

“Kota Sibolga sudah mencapai predikat UHC dari Januari 2018, dan kita mampu mempertahankan hingga saat ini, maka sudah saatnya UHC ini diimbangi dengan peningkatan mutu layanan kesehatan,” kata Jamaluddin.

Pemko Sibolga akan mengupayakan akurasi dan validitas data kepesertaan tetap terjaga. Kemudian keaktifan peserta juga tetap dipertahankan dan ditingkatkan.

Jamaluddin mengimbau, agar masyarakat Sibolga yang telah menjadi peserta JKN terutama peserta pada segmen mandiri bisa membayar iuran rutin dan tepat waktu setiap bulannya.

Ia juga meminta Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga untuk memastikan mutu layanan di fasilitas kesehatan yang sudah baik agar dapat ditingkatkan lagi dan kepada setiap tenaga kesehatan supaya dapat memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat peserta JKN.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Rita Masyita Ridwan menambahkan, hingga Februari 2023, tercatat sebanyak 91.237 jiwa penduduk Kota Sibolga telah terdaftar sebagai peserta JKN, atau 95,51% dari total penduduk Sibolga sebanyak 95.527 jiwa.

“Selama ini BPJS Kesehatan Sibolga telah bermitra dengan Pemerintah Kota Sibolga dan hubungannya sudah sangat erat dan baik dalam hal sinergi serta kolaborasi,” kata Rita Masyita Ridwan.

Rita menjelaskan, Kota Sibolga masuk 10 besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara yang telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Tentunya, ini prestasi yang luar biasa.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengapresiasi komitmen Pemda melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Targetnya, 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui program JKN-KIS pada 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Hingga 1 Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui program JKN-KIS tercatat sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat terintegrasi dengan program JKN-KIS.

Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“BPJS Kesehatan terus berupaya memperluas akses layanan kesehatan dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit),” katanya.

Menurut Ghufron, penyelenggaraan program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang didukung pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.

“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan, bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit,” kata Ghufron.

Kehadiran program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

Pihaknya juga terus mendorong Pemda untuk segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Salah satu keuntungannya adalah asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat.

“Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” Ghufron menambahkan. (mag-5/ila).