KBRN, Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah berperan aktif mendaftarkan warganya yang rentan menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal itu menjadi upaya optimalisasi program JKN untuk lebih meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Pemerintah Daerah saya minta dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan. Antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar,” kata Wapres saat menghadiri penyerahan penganugerahan Universal Health Coverage atau Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) kepada 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota, di Jakarta, Selasa (14/3/2023). 

Selain itu, Wapres meminta pemda memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali. “Serta, mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam Program JKN,” ujarnya. 

“Hal itu sesuai regulasi. Di mana seluruh pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan yang manfaatnya sudah jelas dijamin dalam Program JKN,” kata Wapres, menambahkan.

Wapres juga mendorong pemda untuk meningkatkan mutu pelayanan hingga penyediaan fasilitas kesehatan. Termasuk, SDM kesehatan agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu.

“Terakhir, BPJS Kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta. Program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia,” ucapnya. 

“Saya minta agar sinergi antara BPJS Kesehatan, kementerian/ lembaga bersama seluruh pemda dapat terus dioptimalkan. Hal ini untuk memastikan seluruh penduduk dilindungi dalam program JKN,” ujarnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada salah satu kepala daerah penerima. (Foto: RRI/RetnoMandasari)

Pada kesempatan itu, Wapres mengapresiasi 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota yang berhasil mewujudkan UHC. Dengan cakupan kepesertaan program JKN minimal 95 persen dari total penduduk. 

Wapres berharap capaian tersebut dapat diikuti oleh para pemerintah daerah lainnya. “Pesan saya kepada pemda dan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan maupun kualitas pelayanan kesehatannya," ucapnya.

"Sekaligus memastikan masyarakat menjadi peserta aktif. Khususnya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional,” katanya, mengakhiri.

Diketahui, program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah mencapai 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen jumlah penduduk Indonesia. Namun, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan target 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada 2024.