Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan pesan menok kepada seluruh kader partai yang hendak menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2024 mendatang. 

Pesan Megawati tersebut terkait dengan peringatan untuk mencegah diri dari penyalahgunaan kekuasaan rakyat dan praktik korupsi. 

Pesan dari Megawati itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka pelatihan antikorupsi bagi Bacaleg dari PDI Perjuangan di sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/12/2022). 

Baca Juga: Yusril: Peta Koalisi Pilpres 2024 Tergantung PDIP

"Ibu Megawati, beliau berulang kali, ribuan kali mengingatkan, jangan salahgunakan, jangan salahgunakan kekuasaan yang diperoleh dari rakyat dengan melakukan korupsi," kata Hasto dalam keterangannya. 

Berangkat dari pesan Megawati tersebut, Hasto lantas menjelaskan, soal Pancasila yang juga sebagai dasar agar semua pihak terhindar dari perilaku korupsi. Misalnya, sila kelima yang berkaitan dengan keadilan sosial. Sila tersebut, kata dia, dianggap melekat dengan cita-cita antikorupsi.  

"Bagaimana saudara-saudara sekalian bisa menggerakkan semangat antikorupsi ketika saudara-saudara sekalian tidak mengobarkan semangat kemanusiaan itu. Semangat kekuasaan untuk rakyat, kekuasaan untuk mereka yang tertindas, keadilan sosial bagaimana korupsi memang pada akhirnya mencegah itu," tuturnya. 

Untuk itu, Hasto menyatakan bahwa DPP PDIP memulai tahapan seleksi bakal calon anggota legislatif dengan memberikan pendidikan antikorupsi.  

PDIP menggelar seleksi bagi para Bacaleg jelang Pemilu 2024 mendatang. (Dok PDIP)

Adapun dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP bidang ideologi, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, para bakal caleg PDIP digembleng melalui Sekolah Partai sejak dini, khususnya menyangkut jiwa serta karakternya.  

Baca Juga: Tegas! Ma'ruf Amien Larang Calon Pemilu 2024 Kampanye di Tempat Ibadah

Menurutnya, semuanya harus memahami dan menghidupi ideologi Pancasila serta prinsip korupsi adalah tindakan kejahatan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila sehingga harus diberantas.