PENDIRI Synergy Policies, think-tank independen dan lembaga konsultasi kebijakan publik Dinna Prapto Raharja mengatakan Indonesia tidak boleh mengandalkan nota protes terhadap sikap Fiji. Jakarta perlu menerapkan sejumlah pendekatan untuk berbalik menolak Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Nota protes itu mekanisme prosedural, jadi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan pemerintah Fiji," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (11/3).

Ia mengatakan Indonesia membutuhkan pendekatan strategis dengan pemerintahan Fiji agar dukungan itu dicabut. Misalnya dengan penguatan kerja sama ekonomi dan lainnya. "Itu supaya mereka beralih mendukung narasi Indonesia tentang OPM," tambahnya.

Baca juga : Indonesia Layangkan Nota Protes terhadap Fiji

Terpisah, Guru Besar Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai dukungan Fiji terhadap OPM tidak akan berdampak signifikan. Loncatan politik negeri kepulauan di Samudera Pasifik itu lebih bertujuan untuk meminta bantuan Indonesia.

"(Untuk meredam dukungan terhadap OPM oleh Fiji) negara-negara Pasifik sulit dan pasti seperti itu. Tinggal mengedukasi publik kita bahwa sepanjang bukan negara besar tidak perlu terlalu khawatir," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (11/3).

Hikmahanto menambahkan negara-negara di Samudra Pasifik beralasan pemberian dukungan kepada OPM dilandaskan pada solidaritas. Tetapi motifnya tetap berfokus pada masalah ekonomis. "Kadang alasannya solidaritas negara pasifik tapi kadang agar Indonesia memberikan pemanis (bantuan materil)," ujarnya.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Yogyakarta (UMY) Faris Al Fadhat mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri yang melayangkan nota protes terhadap pemerintah Fiji. Indonesia perlu memperkuatnya dengan sejumlah langkah diplomatis.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa Perdana Menteri (PM) Fiji Sitiveni Rabuka, bertemu dengan Benny Wenda beberapa waktu lalu, yang merupakan pentolan separatis OPM. Dalam hal ini, respons pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dengan mengirimkan nota protes kepada pemerintah Fiji sudah tepat," kata Wakil Rektor UMY itu kepada Media Indonesia, Sabtu (11/3).

Menurut dia nota protes resmi yang dikirimkan kepada Keduber Fiji di Jakarta pada 23 Februari 2023 tersebut patut diapresiasi, sebagai kebijakan tegas pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan langkah diplomatik yang dapat ditempuh oleh semua negara ketika ada intervensi negara lain atas persoalan domestik.

Ia mengatakan sikap Fiji yang dipandang tidak menghormati otoritas politik Indonesia ini memang mengganggu. Namun juga tidak perlu reaksioner dan dibesar-besarkan.

Fiji adalah negara kecil dengan penduduk yang tidak lebih dari satu juta orang sehingga pengaruhnya juga kecil. Nota protes yang dilayangkan juga sudah tepat.

Kebijakan ini perlu diperkuat lagi. Nota protes perlu diperkuat lagi dengan diplomasi lanjutan. Paling tidak terdapat dua langkah.

Pertama, kata Faris, diplomasi Indonesia ke Fiji dan beberapa negara di kawasan Pasifik perlu ditingkatkan. Langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Fiji dan Kepulauan Solomon pada September 2022 lalu sangat tepat.

Namun demikian, hal ini tampaknya belum berdampak signifikan terhadap hubungan kedua negara yang saling menghormati. Fiji tetap menunjukkan gestur dukungan kepada OPM dan tidak menghormati pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan politik domestik.

"Karena itu, diplomasi tetap harus terus dilakukan, baik melalui kementerian luar negeri Fiji, parlemen, hingga PM sendiri," tuturnya.

Kedua, kerja sama ekonomi harus tetap ditingkatkan di masa yang akan datang. Meskipun secara populasi penduduk Fiji relatif sedikit, namun hubungan dadang dan investasi menjadi penting untuk membangun hubungan diplomatik yang lebih baik.

"Semakin besar ketergantungan Fiji terhadap ekonomi Indonesia akan semakin mengurangi ganjalan diplomatik seperti saat ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengungkapkan bahwa Indonesia melayangkan nota protes terhadap pemerintah Fiji. Kekecewaan itu telah disampaikan melalui Kedutaan Besar Fiji di Jakarta.

”Isinya berupa penyampaian protes,” ujarnya pada gelaran Press Briefing di Jakarta, pada Jumat (10/3).

Ia mengatakan, nota tersebut telah dikirim sejak 23 Februari 2023 lalu. Pihaknya juga telah mengadakan pertemuan tertutup dengan Rabuka. Indonesia menyatakan kekecewaan atas dukungan PM Fiji terhadap gerakan separatis Papua.

“Pemerintah telah secara jelas dan tegas menyampaikan kekecewaan kita,” ungkapnya.

Rabuka dan Wenda bertemu dalam perhelatan negara-negara Pasifik di Nadi, Fiji, pekan lalu. Rabuka mengunggah pertemuan keduanya di media sosial Twitter dan mengaku mendukung gerakan separatis Papua.

Rabuka mengatakan, dukungan pada gerakan tersebut karena masyarakat Papua adalah orang melanesia. Menurutnya, Papua Barat berhak mendapat keanggotaan penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).

Sebelumnya, Pemerintah Fiji belum pernah menyatakan dukungan terhadap gerakan separatis di Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Beberapa negara Pasifik kerap membahas isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dalam pertemuan PBB, terutama Vanuatu. (Z-4)