Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, setelah hampir seperempat abad konstitusi berjalan sejak dilakukan perubahan pertama pada tahun 1999, kini mulai dirasakan terdapat ruang-ruang kosong yang menuntut perubahan konstitusi karena dihadapkan pada tantangan zaman dan laju peradaban. Setidaknya, MPR telah menerima berbagai masukan dan aspirasi beragam yang dapat dikelompokkan dalam enam pandangan.

Pertama, pandangan yang menghendaki untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang asli, sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kedua, pandangan yang menghendaki perlunya penataan atau penyempurnaan sistem ketatanegaraan melalui perubahan kelima Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Ketiga, pandangan yang menghendaki perubahan secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang telah empat kali dilakukan perubahan.

Baca Juga: Bamsoet Buka Festival Musik Tradisi dan Orkestra Nusantara: Tak Ada Salahnya Belajar dari K-Pop

"Keempat, pandangan yang menghendaki perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yaitu menghadirkan kembali wewenang MPR untuk menetapkan Haluan Negara atau model GBHN yang pada perkembangan pembahasan di MPR saat ini, dikenal dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)," ungkap Bamsoet dalam Sekolah Konstitusi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia 2023, secara virtual di Jakarta, Jumat (10/3/23).

Ia melanjutkan, poin yang kelima adalah pandangan yang menghendaki kembali ke UUD 1945 yang asli, kemudian diperbaiki dan disempurnakan kembali melalui addendum. Keenam, pandangan yang menilai bahwa sistem ketatanegaraan kita pada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Indonesia Terpilih Menjadi Ketua ASEAN 2023, Bamsoet Dorong Penguatan Keamanan Siber Nasional

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, idealnya, konstitusi yang dibangun dan diperjuangkan adalah konstitusi yang "hidup" (living constitution) dan yang bekerja (working constitution).

Konstitusi yang hidup adalah yang mampu menjawab segala tantangan dan dinamika zaman. Konstitusi yang 'bekerja' adalah yang benar-benar dijadikan rujukan, dilaksanakan, dan memberi kemanfaatan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Baca Juga: Dorong Industri Olahraga Indonesia, Bamsoet Ungkap Keuntungannya: Lihat Swiss...

"Karena konstitusi terikat oleh realitas zaman, maka agar 'hidup' dan 'bekerja', konstitusi tidak boleh anti terhadap perubahan. Mengingat perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Tugas kita adalah memastikan bahwa perubahan tersebut menuju ke arah yang lebih baik, dengan mengedepankan sikap kenegarawanan, menjunjung tinggi kehendak daulat rakyat, serta memastikan kelestarian nilai-nilai luhur yang menjadi original intent para founding fathers dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, terdapat landasan yuridis bahwa setiap gagasan amandemen konstitusi tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi harus melalui proses dan tahapan menurut mekanisme yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945.

Baca Juga: Formula E Diyakini Bakal Gelorakan Ekonomi Indonesia, Bamsoet: 500 UMKM Lokal Akan Dilibatkan!

Hal itu dimulai dengan pengusulan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari seluruh anggota MPR.

Baca Juga: Bamsoet Pastikan Perhelatan Formula E Jakarta Digelar Awal Juni 2023

"Karena itu, pandangan berbagai pihak bahwa rencana MPR RI melakukan amandemen konstitusi untuk menghadirkan PPHN sebagai road map pembangunan bangsa, bisa menjadi bola liar memperpanjang masa jabatan presiden ataupun menambah masa jabatan periodisasi presiden, sebetulnya tidak tepat. Mengingat tahapannya dari awal sudah jelas, yakni hanya untuk menghadirkan PPHN. Namun demikian, untuk menghindari kegaduhan politik dan memastikan kondusifitas bangsa tetap sejuk, MPR RI telah memiliki terobosan baru dalam menghadirkan PPHN tanpa melalui amandemen, yakni melalui konvensi ketatanegaraan," pungkasnya.

Baca Juga: Hingga Februari 2023, Pembiayaa Otomotif BSI Tembus Rp 2,97 Triliun