Semua fraksi di Komisi III DPR menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibawa ke Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dalam rapat yang digelar dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Eddward Sharif Omar Hiariej, hanya PKS yang memberi catatan. Sedangkan, delapan fraksi sisanya, termasuk satu partai oposisi lain, Demokrat setuju tanpa syarat.

Rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I itu digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1). Rapat berlangsung lebih dari enam jam m sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 17.30 WIB.

-

-

"Apakah naskah RUU tentang KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat II yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna terdekat," ujar Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir selaku pimpinan rapat di Komisi III DPR, Kamis petang.

"Setuju," demikian terdengar jawaban dari para anggota rapat.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Dimyati Natakusumah menilai masih ada sejumlah pasal dalam RKUHP yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Salah satunya terkait pasal penghinaan presiden.

"Menyetujui dengan memberikan beberapa catatan sebagai berikut, beberapa pasal 219, 240, 412," kata Dimyati.

Dia berujar fraksi PKS menolak rumusan pasal penghinaan lantaran membatasi ruang-ruang berdemokrasi. Ia menilai pasal tersebut mampu membungkam aspirasi dan kritik masyarakat.

"Satu hal yang disayangkan apabila rumusan delik KUHP tersebut justru menjadi alat yang dapat membungkam aspirasi dan kritik rakyat kepada penguasa," katanya.

Setelah disetujui pada tingkat I hari ini, RKUHP akan diserahkan ke Badan Musyawarah (Bamus) agar bisa dibawa ke pembahasan tingkat II atau Paripurna.

Sementara, rapat paripurna dalam waktu dekat akan digelar pada 15 Desember mendatang jelang masa reses anggota dewan dan penutupan masa sidang II tahun 2022.

[-]