Bali, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengidentifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 15 Giga Watt (GW) yang akan dipensiunkan lebih awal.

Pemensiunan PLTU itu dilakukan untuk mengurangi emisi karbon hingga 50 juta pada tahun 2030 atau 160 juta pada tahun 2040. Adapun pendanaan untuk pensiun PLTU itu mencapai US$ 500 juta atau Rp 7,75 triliun.

Lalu bagaimana tanggapan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo terkait dengan pensiun PLTU batu bara ini? Ia bilang, bahwa proses penekanan penggunaan PLTU batu bara sudah dilakukan pihaknya sejak sekitar 2 tahun yang lalu.

-

-

Di mana, pada saat perumusan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pihaknya menghapus sebanyak 13 GW PLTU batu bara.

"Kami sudah menghapus yang tadinya ada dalam pembicaraan kami hapus. Artinya apa, kalau pembangkit ini jadi dibangun akan ada emisi selama 25 tahun sekitar 1,8 miliar - 2 miliar ton. Dengan adanya upaya ini, emisi yang tadinya dibangun akan menjadi tidak ada emisi itu," ungkap Darmawan di Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism, di Bali (14/11/2022).

Adapun dalam RUPTL tahun 2021 - 2030, mayoritas pembangkit diisi oleh pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) atau sebanyak 51,6% mix dari pembangkit EBT sebanyak 20,9 GW.

"Apakah ini sudah cukup, ternyata belum cukup. Kita memodelkan menghitung 2060 itu berapa emisi greenhouse gas, emisi dari sektor kelistrikan, saat ini 240 juta, Di 2060, itu satu miliar ton pertahun. Saat ini 240 juta ton, jadi meningkat drastis jadi kita membuat road map bagaimana tadinya 1 miliar ton di 2060 menjadi net zero di 2060. Itu sudah kita launching dan kita umumkan di COP 26 di Glasgow tahun lalu," tandas Darmawan.

[-]

-

PLTU Batu Bara Bakal 'Kiamat', Ini Kata Luhut & Sri Mulyani
(pgr/pgr)