FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni meminta Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dan Ketua KPK, Firli Bahuri mundur dari jabatan.

Sultoni menilai adanya kasus harta kekayaan jumbo milik pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo bentuk kegagalan PPATK dan KPK dalam melakukan pencegahan penyimpangan keuangan negara.

Terlebih Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada transaksi mencurigakan senilai Rp 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun yang dilakukan 69 pegawai Kemenkeu yang diduga melakukan pencucian uang, kenapa PPATK dan KPK tidak bergegas atau mencegah sejak dini," ujar Sultoni melalui keterangan tertulis, Jumat (10/3).

Menurut dia, masalah tersebut seharusnya bisa dicegah bahkan dilakukan penindakan, apalagi transaksi mencurigakan itu merupakan akumulasi sejak 2009-2023.

"Kejadian ini sudah lama terjadi. Apa harus viral dulu baru diproses. Ini PPATK dan KPK tidak menjalankan fungsinya," lanjut Sultoni.

PB KAMI pun mendesak PPATK dan KPK mengungkap secara transparan transaksi-transaksi mencurigakan ke publik. Kedua lembaga itu diminta jangan hanya menunggu ada laporan atau kejadian baru bertindak.

"Kalau seperti ini lebih baik kepala PPATK dan ketua KPK mundur saja dari jabatannya," tegas dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan transaksi mencurigakan para pegawai Kemenkeu mencapai Rp 300 triliun. Angka itu merupakan akumulasi dari 2009-2023 dari 160-an laporan yang melibatkan 460 orang lebih pegawai Kemenkeu.

"Akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun," ujar Mahfud MD.(jpnn/fajar)