10 Maret 2023 19:20 WIB

Klarifikasi dari pemerintah dilakukan untuk memastikan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk segera memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait adanya isu skandal keuangan di Direktorat jenderal pajak dan kementerian keuangan.

Klarifikasi dari pemerintah dilakukan untuk memastikan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak.

Sultan menginginkan agar isu ini tidak menjadi liar dan mempengaruhi penerimaan pajak dan mengganggu jalannya pemerintahan.

KPK Pastikan Mobil Rubicon Bukan Milik Rafael Trisambodo, Eks Penyidik KPK: Terlalu Prematur Menyimpulkan

"Setidaknya publik bisa memahami duduk persoalan yang ada kementerian keuangan. Dengan demikian isu ini tidak kemudian dikonversi menjadi isu politik dan berpeluang mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah tahun ini", tegas Sultan.

Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI itu meminta agar kementerian keuangan terus berkoodinasi dengan lembaga penegakan hukum seperti KPK dan kejaksaan Agung RI.

"Kami ingin segera dilakukan proses investigasi dan penyelidikan secara terbuka, cermat dan cepat," kata Sultan.

"Kita ketahui bahwa penerimaan pajak pemerintah sudah berada pada capaian yang bagus pada tahun lalu. Dan target Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp2.021,2 triliun", ungkapnya.

"Namun tindakan petugas pajak yang cenderung koruptif sangat mempengaruhi keputusan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya", tutupnya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya segera menyerahkan data 134 pegawai pajak yang memiliki saham ke Kementerian Keuangan.

Ia menyebut penyerahan data tersebut paling cepat adalah Jum'at 10 Maret 2023.