MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan masuk nominasi penerima PPKM Award. Penghargaan ini akan diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai apresiasi atas keberhasilan dalam mengendalikan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hampir selama 3 tahun.

UNTUK menentukan, apakah Pemprov Sumut dan Pemko Medan layak mendapatkan PPKM Award, pemerintah pusat melalui tim juri penilaian meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk memaparkan strategi yang mereka lakukan dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Provinsi Sumut maupun Kota Medan. Pemaparan tersebut disampaikan secara virtual, Jumat (10/3).

Tim Juri PPKM Award yang terdiri dari Fatma Lestari, Hani Basuki serta lainnya, mempertanyakan strategi yang dilakukan Pemprov Sumut dalam pengendalian, membalikkan kondisi di mana Sumut termasuk wilayah yang mengalami lonjakan dan juga strategi vaksinasi yang dilakukan. “Saya rasa ini tidak mudah dan strategi yang apa yang sudah dilakukan Pemprov Sumut, sehingga pencapaian pengendalian pandemi ini dapat berjalan dengan baik. Kami ketahui di tahun 2021, Sumut mengalami tekanan dengan melonjaknya pasien Covid-19,” ujar Hani Basuki.

Menjawab ini, Edy Rahmayadi mengatakan, di awal pendemi Pemprov Sumut juga sempat kewalahan dan dihantui rasa ketakutan, terutama bagi dokter dan juga tenaga medis lainnya yang berada di garda terdepan. “Terlebih lagi jumlah penduduk Sumut yang berkisar 16 juta orang, sangat sulit untuk dikendalikan. Namun karena peran dari universitas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, kami berkumpul dan bermusyawarah sehingga memperoleh keputusan untuk melakukan new normal,” ucap Edy yang memberikan keterangan secara virtual dari Royal Sumatera, Medan.

Keputusan New Normal yang dilakukan dengan melaksanakan konsep regulasi penanganan Covid-19 dengan program 5M, yakni Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi. Juga melaksanakan testing, tracing dan treatmen. Kemudian strategi selanjutnya adalah mengeluarkan anggaran yang dikhususkan pada penanganan Covid-19 yang diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak 14 persen atau sekitar Rp364 miliar.

Dijelaskan Edy, keputusan new normal ini diambil dengan tidak melakukan lock down karena pertimbangan ekonomi rakyat. Meskipun kepanikan terjadi akibat setiap harinya ada saja yang meninggal karena Covid-19. “Memastikan itu setiap harinya kami mengecek ketersediaan rumah sakit yang mencukupi dari ketersedian tempat tidur, obat-obatan dan sebagainya. Posko Covid-19 di setiap daerah juga selalu dipantau dengan memberikan data yang update setiap harinya,” katanya.

Untuk vaksinasi, dijelaskan Edy, Pemprov Sumut bekerja sama dengan TNI dan Polri yang melaksanakan hal tersebut. Dari data yang diperoleh vaknisasi pada lansia dosis satu sebanyak 95,5 persen dan dosis dua 77,86 persen. “Kami juga melibatkan TNI dan Polri untuk melakukan vaksinasi secara door to door kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementara, Bobby Nasution yang melakukan interview dari rumah pribadinya di Komplek Taman Setia Budi Indah, memaparkan bahwa Kota Medan pernah berada di PPKM Level 4 dimana seluruh kegiatan banyak dibatasi. Hampir lebih 50 titik di Kota Medan, ungkapnya, diberlakukan PPKM. Tidak itu saja, lampu jalan juga dimatikan saat malam hari guna mengantisipasi masyarakat keluar untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Meskipun begitu, kami tetap membiarkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas pada jam-jam padat mobilitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) seperti memakai masker dan sosial distancing. Kemudian, Pemko Medan juga melakukan pembatasan jumlah pengunjung di tempat-tempat penggiat bisnis,” kata Bobby.

Untuk membantu para pelaku UMKM agar tetap bertahan di masa-masa pandemi Covid-19, menantu Presiden Joko Widodo ini menjelaskan, Pemko Medan mengajak masuk dalam e-Katalog Pemko Medan. Dimana, jelasnya, perangkat daerah dan kecamatan menjadi buyer bagi para UMKM tersebut.

Selanjutnya, terkait koordinasi antara Pemko Medan dan Pemprov Sumut dalam mengatasi persoalan Covid-19 ini, orang nomor satu di Pemko Medan ini mengungkapkan, pertama melalui basis data yang digunakan harus jelas seperti apa baik yang ditetapkan Forkopimda, Pemko Medan dan Pemprovsu. Kemudian, ungkapnya, ada 31 Peraturan Daerah yang diterapkan hingga ke tingkat kecamatan. Dimana peraturan tersebut berasal dari Kemendagri maupun Peraturan Gubernur Sumut.

“Dalam memutus mata rantai Covid-19, diharuskan untuk tetap memberikan intervensi terhadap pembatasan. Kita diminta untuk memberikan bantuan, baik data terdampak di kesehatannya, maupun terdampak ekonomi. Jadi di masa-masa sulit seperti itu, mereka dibantu agar dapat bertahan,” ungkapnya.

Terakhir, Bobby Nasution menyampaikan upaya Pemko Medan dalam proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 mengingat sekolah tatap muka sangat penting. Dikatakannya, Pemko Medan mengizinkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan syarat jumlah atau capaian vaksinasi di sekolah tersebut tinggi.

“Selain mewajibkan vaksinasi, Pemko Medan juga mengimbau sekolah untuk menerapkan Satgas di sekolah untuk menjaga-jaga agar tidak terjadi penyebaran Covid-19. Satgas ini bukan hanya terdiri dari para anggota sekolah saja tetapi juga ada yang berasal dari kelurahan maupun puskesmas,” paparnya. (gus/map/adz)